Menakar wacana WFH demi efisiensi energi

Wacana pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20% patut mendapat sorotan kritis.

Pemerintah memposisikan kebijakan ini sebagai langkah cepat untuk meredam tekanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah volatilitas harga energi global.

Pemerintah menyodorkan logika sederhana yaitu mengurangi mobilitas berarti menekan konsumsi BBM, yang pada akhirnya mengurangi beban subsidi.

Namun, di balik kesederhanaan logika itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar.

Angka penghematan 20% cenderung lahir dari kalkulasi matematis yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur konsumsi energi nasional. Jika ditelisik lebih dalam, kebijakan ini berisiko menciptakan ilusi efisiensi, di mana penghematan di satu sisi justru memicu pemborosan dan kebocoran di sisi lain.

Sektor transportasi memang menjadi kontributor utama konsumsi BBM nasional, dengan porsi berkisar 4050% dari total konsumsi energi berbasis minyak menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Akan tetapi, tidak seluruh konsumsi tersebut berasal dari aktivitas komuter pekerja formal di wilayah perkotaan. Sebagian besar justru datang dari sektor logistik, distribusi barang, serta transportasi informal yang tidak terpengaruh langsung oleh kebijakan WFH.

Artinya, asumsi bahwa satu hari WFH dapat memangkas konsumsi BBM nasional hingga 20% terlalu menyederhanakan realitas. Pengurangan mobilitas pekerja kantoran hanya menyentuh sebagian kecil dari total konsumsi energi nasional—bukan keseluruhannya. Di titik inilah kebijakan publik memerlukan kehati-hatian agar tidak terjebak pada overestimasi manfaat.

Persoalan tidak berhenti di sana. Kebijakan ini mengabaikan satu dimensi penting yang jarang diperhitungkan dalam diskursus energi: arus ekonomi digital lintas negara.

Ketika mobilitas fisik berkurang, mobilitas digital justru meningkat secara signifikan. Aktivitas rapat virtual, akses cloud, hingga kolaborasi berbasis platform akan melonjak secara bersamaan.

Di sinilah persoalan kedaulatan digital menjadi relevan. Sebagian besar infrastruktur digital yang menopang aktivitas WFH, mulai dari layanan komputasi awan hingga aplikasi kolaborasi, masih didominasi oleh penyedia global.

Lalu lintas data dari Indonesia kerap harus "berputar" melalui pusat data di luar negeri, terutama di Singapura sebagai hub utama kawasan Asia Pasifik.

Setiap aliran data internasional tersebut membawa konsekuensi biaya. Penyedia layanan internet (ISP) domestik harus membayar biaya IP Transit untuk mengalirkan data ke jaringan global. Semakin besar konsumsi bandwidth, semakin besar pula potensi devisa yang keluar.

Ilustrasinya, meski bersifat estimatif. Jika sekitar 10 juta pekerja melakukan WFH satu hari per minggu dengan rata-rata konsumsi data tambahan 12 GB per hari untuk aktivitas produktif, terdapat tambahan trafik data hingga 1020 juta GB per minggu.

Dengan asumsi biaya transit internasional konservatif sekitar US$ 0,51 per Mbps per bulan, potensi devisa yang keluar dapat mencapai kisaran Rp11,5 triliun per tahun.

Perlu dicatat bahwa angka ini adalah proyeksi kasar, besaran riilnya sangat bergantung pada pola penggunaan, efisiensi routing jaringan, dan komposisi trafik domestik versus internasional.

Kendati estimatif, arah masalahnya jelas yaitu penghematan subsidi BBM berpotensi diimbangi oleh meningkatnya capital outflow di sektor digital. Negara tidak benar-benar menghemat pengeluaran, melainkan memindahkan titik kebocoran, dari subsidi energi domestik ke pembayaran layanan digital global.

Paradoks ini semakin tajam ketika melihat struktur industri digital Indonesia. Meskipun penetrasi internet terus meningkat dan ekonomi digital tumbuh pesat, kepemilikan infrastruktur inti masih belum sepenuhnya berada di tangan pelaku domestik.

Ketergantungan pada pusat data luar negeri dan layanan hyperscaler global membuat setiap lonjakan aktivitas digital berimplikasi langsung pada neraca pembayaran.

Di luar aspek devisa, kebijakan WFH satu hari juga memunculkan persoalan efisiensi energi secara keseluruhan yang tidak kalah penting.

Logika umum menyatakan bahwa berkurangnya kendaraan di jalan akan otomatis menurunkan konsumsi energi nasional. Namun, pendekatan ini mengabaikan apa yang dapat disebut sebagai double energy overhead, beban energi ganda yang timbul akibat WFH parsial.

Dalam skema WFH parsial, gedung perkantoran tidak serta-merta berhenti beroperasi. Banyak gedung tetap menjalankan sistem pendingin udara, lift, dan fasilitas dasar lainnya meskipun tingkat hunian menurun. Di sisi lain, jutaan rumah tangga harus menyalakan perangkat elektronik tambahan—mulai dari pendingin ruangan, komputer, hingga pencahayaan, untuk mendukung aktivitas kerja dari rumah.

Secara prinsip efisiensi energi, penggunaan sistem pendingin terpusat untuk banyak orang dalam satu ruang cenderung lebih efisien dibandingkan penggunaan perangkat individual di banyak lokasi yang tersebar. WFH parsial, karenanya, berpotensi tidak mengurangi konsumsi energi secara signifikan, melainkan sekadar memindahkan beban dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan domestik.

Dampak lanjutannya kembali bermuara pada APBN. Pemerintah masih menanggung subsidi listrik dalam jumlah besar, terutama untuk kelompok pelanggan tertentu. Jika konsumsi listrik rumah tangga meningkat secara agregat, tekanan terhadap subsidi listrik pun berpotensi ikut meningkat. Penghematan di sektor BBM, dengan demikian, bisa tereduksi oleh kenaikan beban di sektor energi lainnya.

Kebijakan WFH satu hari, dalam konteks ini, perlu dilihat sebagai trade-off, bukan solusi tunggal. Efektivitasnya sangat bergantung pada struktur konsumsi energi masyarakat, efisiensi gedung perkantoran, serta kesiapan infrastruktur digital domestik. Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kebijakan ini berisiko menghasilkan efisiensi semu.

Implikasi terhadap daya saing nasional juga tidak bisa diabaikan. Dalam ekonomi modern, daya saing tidak hanya ditentukan oleh biaya tenaga kerja atau sumber daya alam, tetapi juga oleh efisiensi penggunaan energi dan kendali atas infrastruktur digital.

Negara-negara seperti Tiongkok dan India telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital melalui pembangunan pusat data domestik dan kebijakan lokalisasi data—bukan semata karena proteksionisme, melainkan untuk memastikan nilai ekonomi dari aktivitas digital tetap berputar di dalam negeri.

Sementara Indonesia masih berada dalam fase transisi. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan infrastruktur domestik. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang mendorong lonjakan aktivitas digital tanpa strategi kedaulatan data justru berpotensi memperbesar ketergantungan eksternal.

WFH satu hari per minggu, jika tidak dirancang secara komprehensif, dapat memperdalam fenomena tersebut: Indonesia berisiko menjadi pasar konsumsi digital yang besar, tetapi dengan nilai tambah yang mengalir ke luar negeri.

Jika tujuan utama pemerintah adalah menyelamatkan fiskal dan menjaga ketahanan energi, pendekatan yang diambil seharusnya lebih struktural. Kebijakan WFH dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak bisa berdiri sendiri.

Pemerintah perlu mendorong pembangunan pusat data domestik secara masif, memperkuat ekosistem content delivery network (CDN) lokal, serta menciptakan insentif bagi perusahaan teknologi untuk menempatkan infrastruktur mereka di dalam negeri. Kebijakan efisiensi energi di gedung perkantoran dan rumah tangga juga perlu diperkuat agar penghematan benar-benar terjadi secara sistemik, bukan hanya berpindah pos.

Penerapan WFH pun sebaiknya dilakukan secara selektif berdasarkan karakteristik industri. Tidak semua jenis pekerjaan memiliki dampak energi yang sama, sehingga kebijakan seragam justru berisiko menghasilkan distorsi yang tidak perlu.

WFH satu hari per minggu memang dapat memberikan manfaat nyata, termasuk peningkatan kesejahteraan pekerja dan fleksibilitas kerja. Namun, menjadikannya instrumen utama penghematan energi nasional adalah langkah yang perlu dikaji ulang secara mendalam.

Indonesia tidak sedang menghadapi persoalan sederhana yang dapat diselesaikan dengan mengurangi satu hari mobilitas. Tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks, mencakup struktur konsumsi energi, kedaulatan digital, dan daya saing ekonomi jangka panjang.

Jika tidak dirancang dengan perspektif yang utuh, kebijakan ini hanya akan menciptakan ilusi efisiensi yakni mengubah bentuk kebocoran, dari asap knalpot di jalan raya menjadi arus data yang mengalir keluar negeri. Dalam ekonomi digital, kebocoran semacam itu jauh lebih sulit untuk dikendalikan.

@IndoTelko