Debut yang jadi debat

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menjadi trending topik setelah sepuluh hari dilantik Presiden sebagai orang nomor satu di lembaga yang dipercaya sebagai garda terdepan penjaga reputasi kebijakan pemerintah.

Alih-alih memulai debut dengan membangun kepercayaan publik, pria yang akrab disapa Mr Q ini justru memantik kegaduhan. Pangkalnya adalah pengumuman ada puluhan homeless media—akun dan kanal media digital independen yang tidak berafiliasi dengan institusi pers konvensional—yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) akan bermitra dengan pemerintah. Hasilnya bukan legitimasi, melainkan bantahan massal yang justru menjadi berita pertama tentang sepak terjang Mr Q di lembaga itu.

Akun-akun besar seperti Narasi, Folkative, Big Alpha, dan lainnya segera mengambil jarak dan menyatakan tidak pernah menyepakati kemitraan dalam kapasitas yang diklaim Bakom.

Publik membaca respons ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan sinyal tentang satu hal yang rupanya luput dari kalkulasi Bakom: modal utama homeless media bukan hanya jangkauan (reach), melainkan otentisitas. Ketika identitas mereka disebut sebagai bagian dari ekosistem komunikasi pemerintah tanpa konsensus yang matang, mereka memilih jalan sendiri untuk memulihkan kredibilitas agar tidak kehilangan kepercayaan di depan jutaan pengikutnya. Di ranah media sosial, kepercayaan adalah aset paling berharga—bahkan melebihi algoritma sekalipun.

Realita persaingan media memang keras. Secara pragmatis, pendapatan dari government public relations untuk membiayai operasional tentu tak bisa begitu saja ditolak. Namun dicap sebagai corong kebijakan yang tidak diakui adalah risiko eksistensial bagi merek mereka. Benturan antara kebutuhan finansial dan tuntutan integritas itulah yang gagal dibaca Bakom. Mereka mencoba membungkus mobilisasi opini dalam balutan kerja sama formal yang kaku, yang justru memicu kecurigaan publik akan adanya upaya meredam suara-suara independen—bukan memberdayakannya.

Padahal solusinya tidak serumit yang dibayangkan. Kuncinya adalah transparansi sederhana yang sudah lama berlaku di industri media konvensional yakni labeling konten. Sebagaimana media mainstream memberi tanda "Advertorial" pada konten berbayar, akun-akun ini cukup menyematkan #Ads atau Paid Partnership jika memang ada kerja sama dengan pemerintah.

Transparansi semacam ini justru melindungi semua pihak: pemerintah mendapatkan kanal distribusi yang luas dan sah, sementara media mempertahankan posisi mereka sebagai entitas bisnis profesional yang jujur kepada audiensnya. Kerja sama tidak harus menjadi rahasia untuk bisa berjalan—dan justru karena dibuat seolah rahasia, ia menjadi masalah.

Ironi terbesar tersaji di penghujung pekan pertama kepemimpinan Qodari. Bakom RI, lembaga yang dibentuk dengan misi utama mengomunikasikan kebijakan pemerintah secara efektif, justru mengawali tugasnya dengan menjadi subjek yang dikomunikasikan secara negatif oleh publik.

Bagi sebuah lembaga yang seharusnya memahami lebih dari siapa pun bahwa persepsi adalah realitas dalam komunikasi publik, kesimpulannya hanya satu: alih-alih menjadi pengirim pesan, mereka menjadi isi pesannya. Ini adalah awal yang paling tidak perlu terjadi—dan justru karena itu, paling sulit dilupakan.

@IndoTelko