Jaga kedaulatan negara di angkasa

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar selayaknya memberikan perhatian kepada bisnis satelit.

Keberadaan sebuah satelit selain menjadi tulang punggung telekomunikasi, juga sebagai wujud kedaulatan di angkasa.

Saat ini, di Indonesia terdapat banyak satelit Geostationery Orbit (GEO) dan terbaru dari pemain Low Earth Orbit (LEO).

Dari sisi jarak, satelit GEO lebih tinggi orbitnya ketimbang LEO. Satelit GEO menawarkan kestabilan posisi yang unggul dengan kapasitas transponder yang besar yang ideal untuk melayani wilayah geografi Indonesia yang luas. Sementara satelit LEO menawarkan latensi rendah dengan kecepatan tinggi, namun kapasitas transpondernya terbatas.

Sementara dari sisi operator, umumnya pemain satelit GEO masih dari lokal, sementara untuk LEO dominan dimiliki asing.

Saat ini ada beberapa satelit nasional yang mengorbit di slot orbit GEO, seperti BRIsat yang akan mengorbit hingga 2031, satelit Nusantara Satu hingga 2034, Telkom 3S hingga 2032 dan satelit Merah Putih hingga 2033. Total kapasitas satelit nasional mencapai 8653 MHz dengan kapasitas ekuivalen 17 Gbps.

Selanjutnya, ada HTS Bakti KA Band di orbit 146 BT yang sudah diluncurkan dan menyusul HTS Telkomsat yang akan menggantikan Orbit 113 yang semula Palapa D Indosat pada 2024.

Indonesia memiliki satelit terbanyak di Asia Tenggara dengan 18 satelit hingga Juni 2023. Disusul Singapura 15 satelit.

Sayangnya, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) ahli industri satelit. Selain itu, industri lokal atau startup belum banyak memanfaatkan untuk mengembangkan bisnis satelit.

Sedangkan jika bicara kedaulatan kuncinya ada pada kendali, apakah kita bisa kendalikan bisnis satelit, kendalikan keamanannya, kendalikan dari serangan-serangan yang mengancam dan sebagainya.

Untuk itu, perlu kerja sama bagaimana membuat satelit asing berguna bagi kedaulatan Indonesia, terutama dengan cara mengendalikan Network Monitoring System (NMS) dan Gateway harus di Indonesia, demi keamanan negara.

Pemerintah perlu melakukan beberapa hal agar bisnis satelit berkembang mengingat infrastruktur ini menjadi bagian "complimentary solutions" jaringan telekomunikasi. Hal ini artinya satelit GEO dan LEO bisa saling melengkapi sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, tak semua wilayah bisa terkoneksi dengan jaringan serat optik.

Langkah pertama, dengan memberikan peluang kepada swasta dan BUMN untuk menyediakan komunikasi satelit geostasioner, karena satelit GEO masih dibutuhkan, Pembanguannya bisa dengan insentif berupa dana universal service obligation (USO) dan APBN.

Kemudian, dengan membentuk satelit nasional milik Indonesia dan asing dengan akses ke NMS. Selanjutnya, gateway berada dalam yuridiksi Indonesia. Ini untuk mengantisipasi tingginya satelit LEO yang cakupannya adalah global.

Terakhir, alokasi slot orbit satelit harus dilakukan secara berhat-hati dan diberikan pada penyelenggara yang memiliki kemampuan finansial cukup dan memaksimalkan penggunaan slot orbit satelit ke depannya.

Meskipun di UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan slot orbit satelit tidak lagi sebagai aset nasional, tetapi harus diingat untuk mendapatkannya tidaklah mudah karena itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

@IndoTelko