Wamen Komdigi dorong daerah berbagi infrastruktur AI

JAKARTA (IndoTelko) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mendorong pemerintah daerah memanfaatkan komponen layanan digital berbasis kecerdasan artifisial (AI) secara bersama untuk menekan belanja teknologi sekaligus mempercepat inovasi pelayanan publik.

Menurut Nezar, pemerintah kabupaten dan kota tidak perlu membangun sistem digital serupa secara mandiri. Sejumlah komponen yang dapat digunakan lintas wilayah, seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data, sebaiknya dikembangkan bersama agar anggaran daerah dapat difokuskan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Ia mencontohkan Estonia yang menerapkan pendekatan berbagi komponen digital untuk menghindari pengembangan sistem serupa secara berulang oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Di Estonia, mereka melakukan pendekatan yang cukup efisien dengan menyatukan banyak chatbot. Ada 508 daerah di Indonesia. Tidak perlu membangun 508 chatbot sendiri-sendiri. Yang kita butuhkan adalah komponen bersama yang dapat digunakan kembali, seperti layanan bahasa, modul pengaduan, dan standar data, sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan mengulang pekerjaan yang sudah ada,” ujar Nezar.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (5/11).

Selain mendorong penggunaan komponen digital bersama, Nezar mengusulkan pembentukan AI Public Service Lab sebagai wadah kolaborasi mahasiswa, dosen, aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan komunitas.

Laboratorium tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan publik, merancang solusi berbasis AI, melakukan uji coba terbatas, serta mengukur dampaknya sebelum teknologi diterapkan secara lebih luas.

“Dengan AI Public Service Lab, mereka dapat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melakukan uji coba terbatas atau sandboxing, mengukur dampaknya, kemudian memperluas penerapannya secara terukur,” jelasnya.

Nezar menilai perkembangan AI telah mengubah peran teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika digitalisasi sebelumnya lebih banyak berorientasi pada percepatan layanan, AI kini berpotensi membantu pemerintah mempertimbangkan alternatif kebijakan dan merancang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Gelombang AI berbeda dari digitalisasi sebelumnya. Dahulu, teknologi membuat layanan lebih cepat. Sekarang, AI turut membantu pemerintah mempertimbangkan pilihan kebijakan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga,” ungkapnya.

Karena itu, ia menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari penerapan teknologi di tingkat pemerintah pusat. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga unit pelayanan terkecil, mulai dari kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten dan kota.

Pengembangan teknologi tersebut juga perlu disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nezar mendorong kolaborasi antarlembaga, termasuk perguruan tinggi seperti UGM, untuk menyiapkan talenta dan aparatur yang mampu menyusun strategi adopsi AI, mengolah data, memahami keamanan siber, serta menerapkan prinsip etika dalam penggunaan teknologi.

Dalam kesempatan yang sama, Nezar mengapresiasi pengembangan GM-DTGI yang dalam dua tahun meningkatkan cakupan pengukuran dari 429 kabupaten menjadi 508 kabupaten dan kota.

Indeks yang dikembangkan UGM tersebut mencakup tujuh pilar dan 50 indikator. GM-DTGI diharapkan menjadi instrumen untuk memetakan kesiapan daerah dalam transformasi digital sekaligus menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama, bukan sekadar pemeringkatan tahunan.

“Tujuannya bukan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tertinggal. Indeks ini membantu daerah mengetahui posisi dalam transformasi digital, apa yang harus diperbaiki, dan dari daerah mana kita bisa belajar. Dengan demikian, praktik baik dapat menjadi tolok ukur bersama agar kita bisa maju bersama-sama,” pungkas Nezar. (mas)