Meutya Hafid dan Josephine Teo sepakat, kepercayaan digital jadi fondasi inovasi

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid bersama Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo menekankan pentingnya kepercayaan publik dalam mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital. Keduanya sepakat bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital harus disertai perlindungan masyarakat serta penguatan keamanan ruang digital.

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi panel pada rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Senin (19/10). Forum ini membahas hubungan antara kepercayaan digital, pemanfaatan AI, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Meutya mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari perluasan konektivitas, jumlah pengguna internet, atau kecepatan adopsi teknologi. Pemerintah dan industri juga perlu memastikan masyarakat merasa aman ketika menggunakan layanan digital.

“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya.

Menurutnya, kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak di internet dan keraguan masyarakat terhadap perkembangan AI menjadi sinyal bahwa perlindungan digital perlu terus diperkuat. Keamanan, kata Meutya, bukan penghambat inovasi, melainkan salah satu prasyarat agar teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

PP TUNAS dan Tanggung Jawab Platform

Salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kepercayaan digital adalah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Meutya menjelaskan, Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh platform digital, melainkan layanan yang dinilai memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.

Pemerintah, lanjutnya, ingin mendorong penyelenggara platform meningkatkan keamanan produk dan layanannya, bukan sekadar membatasi akses pengguna.

“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegasnya.

Meutya juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara karena banyak platform digital beroperasi secara global. Kolaborasi internasional diperlukan untuk mendorong standar perlindungan pengguna dan memperkuat tanggung jawab industri.

Josephine Teo menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, masyarakat dan organisasi perlu dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus khawatir terhadap potensi dampak negatifnya.

“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.

Indonesia Siapkan Tata Kelola AI

Selain perlindungan anak, pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dua rancangan Peraturan Presiden yang mengatur etika AI dan peta jalan AI nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan AI yang inovatif, aman, dan bertanggung jawab.

Meutya menyebut tingginya adopsi AI di Indonesia sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Namun, pemanfaatannya perlu disertai tata kelola yang mampu mengantisipasi risiko tanpa menghambat inovasi.

“Itulah sebabnya pemerintah perlu mengambil peran. Kami sudah menyusun rancangan regulasinya, dan regulasi tersebut tidak sedemikian ketat hingga menghambat inovasi,” katanya.

Kerangka etika AI yang disiapkan pemerintah mencakup prinsip pelindungan data pribadi, transparansi, pencegahan diskriminasi, dan kendali manusia. Sementara itu, peta jalan AI nasional diarahkan untuk mendorong penerapan teknologi pada sektor prioritas, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan reformasi birokrasi.

Josephine menjelaskan bahwa Singapura menggunakan pendekatan tata kelola AI yang menyesuaikan perkembangan risiko. Pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan secara spesifik, menguji efektivitas pedoman yang tersedia, dan mempertimbangkan aturan baru ketika diperlukan.

“Risiko terkait AI muncul dengan sangat cepat dan tidak selalu dalam bentuk yang kita perkirakan. Karena itu, kita perlu terus mencermati bagaimana risiko tersebut berkembang, menguji pedoman yang ada, dan mengambil langkah hukum ketika kita yakin aturan tersebut akan efektif,” jelasnya.

Bagi Indonesia, penguatan kepercayaan digital menjadi bagian dari agenda transformasi melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Pendekatan ini menggabungkan pemerataan konektivitas, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, serta perlindungan masyarakat dari risiko digital.

Melalui kebijakan dan kolaborasi lintas negara, pemerintah berharap perkembangan teknologi dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan rasa aman dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (mas)