69% pemimpin perusahaan prediksi permintaan infrastruktur pintar meningkat

JAKARTA (IndoTelko) Integrasi sistem fisik dan digital serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) diperkirakan menjadi faktor penting dalam pengembangan infrastruktur global. Namun, kompleksitas regulasi, keterbatasan pendanaan, dan kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam merealisasikan investasi tersebut.

Laporan 2026 Future of Infrastructure Survey yang dirilis Deloitte mengungkapkan, 69% pemimpin yang disurvei memperkirakan permintaan terhadap infrastruktur pintar dan saling terhubung akan meningkat. Meski demikian, sebanyak 45% responden menilai ketergantungan antarsistem menjadi salah satu tantangan utama.

Survei terhadap 985 pemimpin dari 21 negara tersebut juga menemukan bahwa kompleksitas regulasi dan perizinan menjadi kendala terbesar pelaksanaan proyek, sebagaimana diakui 39% responden. Selain itu, 31% responden menghadapi keterbatasan anggaran, sedangkan 29% menyoroti rumitnya proses pengadaan.

Menghadapi kendala tersebut, Deloitte menilai perubahan karakter infrastruktur menuntut pemerintah dan pelaku industri meninggalkan pendekatan pengelolaan aset secara terpisah. Infrastruktur digital, energi, transportasi, dan utilitas lainnya kini semakin bergantung satu sama lain sehingga membutuhkan perencanaan, pembiayaan, serta pengelolaan risiko yang terintegrasi.

Di sisi teknologi, pemanfaatan AI mulai menjadi bagian dari operasional infrastruktur. Sebanyak 61% responden menyebut pemeliharaan prediktif sebagai salah satu penerapan AI yang paling banyak digunakan saat ini.

Dalam tiga tahun mendatang, 44% pemimpin berencana memperluas penggunaan AI untuk memprediksi kebutuhan energi, sementara 40% akan memanfaatkannya dalam pengelolaan logistik rantai pasok. Namun, keterbatasan tenaga ahli teknologi, AI, dan keamanan siber masih menjadi hambatan bagi 34% responden.

Dari sisi ketahanan, survei menemukan adanya kesenjangan antara prioritas keamanan digital dan kesiapan menghadapi ancaman fisik. Sebanyak 60% responden dari kalangan pemerintah memprioritaskan keamanan siber, tetapi hanya 33% yang berinvestasi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan cuaca ekstrem. Padahal, 56% responden mengidentifikasi cuaca ekstrem sebagai salah satu risiko utama bagi infrastruktur.

Menyikapi temuan itu, Infrastructure Practice Leader Deloitte Consulting LLP Kelly Marchese mengatakan bahwa infrastruktur tidak lagi dapat dipandang sebagai kumpulan aset yang berdiri sendiri. Pengelolaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor, pendekatan baru terhadap risiko, serta peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, Deloitte menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan sistem, menyederhanakan proses implementasi, dan memastikan ketahanan infrastruktur terhadap risiko digital maupun fisik. (mas)