telkomsel halo

Menaker terbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027

06:09:00 | 20 Nov 2026
Menaker terbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027
JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia. Penetapan upah tahun depan akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan pengupahan.

Yassierli mengatakan, ketiga aspek tersebut perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan upah minimum dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α).

Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1. Penentuannya mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Penetapan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Lembaga tersebut akan memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing wilayah.

KHL 2026 menjadi dasar penghitungan

Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum tahun depan. Data tersebut mencakup KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.

Kemnaker menyebut data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut ditujukan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.

Dalam pedoman itu, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan.

Penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, atau risiko kerja yang berbeda, tuntutan pekerjaan lebih berat, maupun kebutuhan spesialisasi tertentu.

Besaran UMSP harus lebih tinggi dibandingkan UMP, sedangkan UMSK wajib berada di atas UMK.

Batas waktu penetapan hingga November

Yassierli mengingatkan gubernur agar memperhatikan jadwal penetapan upah minimum 2027. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026.

Untuk upah minimum sektoral, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Sementara UMSK ditetapkan maksimal lima hari setelah penetapan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, meliputi UMP, UMSP, UMK, dan UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

GCG BUMN
Adapun upah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan upah paling rendah sebesar 50% dari upah minimum yang berlaku. (mas)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Editorial
Kidung pendengung