Pemerintah siapkan pengawasan digital berbasis risiko

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penerapan pengawasan teknologi digital berbasis risiko untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Pendekatan ini akan memprioritaskan sektor dengan dampak besar terhadap keselamatan dan hak publik, seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, pengawasan teknologi tidak dapat lagi menggunakan standar seragam untuk seluruh sektor. Tingkat perlindungan dan kepatuhan harus disesuaikan dengan potensi risiko yang ditimbulkan oleh teknologi terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Nezar dalam Digital Leader Summit 2026 di Jakarta Selatan, Jumat (13/11). Menurutnya, pendekatan berbasis risiko memungkinkan pemerintah melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi.

Selain sektor keuangan, kesehatan, dan pendidikan, pengelolaan risiko juga perlu diterapkan pada sektor energi, pertanian, perikanan, serta bidang strategis lainnya sesuai karakteristik masing-masing.

Nezar menilai perubahan pendekatan pengawasan semakin mendesak seiring meningkatnya ancaman keamanan digital. Dia mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global peringkat kedua dalam horizon dua tahun, sedangkan ketidakamanan siber berada di posisi keenam.

Laporan tersebut juga menunjukkan peningkatan perhatian terhadap risiko kecerdasan artifisial (AI). Risiko dampak buruk AI yang berada di peringkat ke-30 dalam proyeksi dua tahun disebut meningkat ke posisi kelima dalam horizon sepuluh tahun.

“AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu,” ujarnya.

Ancaman penipuan digital juga tercermin dari data Indonesia Anti-Scam Centre. Pada periode November 2024 hingga Juni 2026, tercatat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 7% dana berhasil diselamatkan.

Keamanan harus dirancang sejak awal

Menghadapi kondisi tersebut, Nezar mendorong perubahan paradigma pengawasan dari penanganan setelah insiden menjadi pencegahan sejak tahap awal pengembangan teknologi.

Salah satu prinsip yang perlu diterapkan adalah security by design. Melalui pendekatan ini, aspek keamanan, privasi, dan mekanisme pengaduan harus menjadi bagian dari perancangan sistem digital, bukan baru dipikirkan setelah terjadi insiden.

Nezar juga menekankan pentingnya peran pemimpin digital di setiap sektor dalam memastikan pemanfaatan teknologi tetap berorientasi pada kepentingan manusia.

Menurutnya, adopsi AI tidak harus dilakukan secara menyeluruh. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sektor, dengan manusia tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan atau prinsip human in the lead.

Arah penguatan keamanan tersebut sejalan dengan tiga prinsip pembangunan ekosistem digital Indonesia, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

Nezar berharap para peserta Digital Leader Summit 2026 dapat menjadi pemimpin perubahan yang adaptif dan berintegritas, serta membangun kolaborasi untuk memastikan transformasi digital berlangsung aman, inklusif, dan produktif.

“Teknologi boleh membantu kita bekerja lebih cepat dan melihat lebih luas, tetapi tujuan akhirnya adalah keselamatan dan kesejahteraan kita sebagai manusia,” pungkasnya. (mas)