JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui ekosistem SIAPkerja, pengembangan Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD), sekaligus memastikan tersedianya akomodasi yang layak di lingkungan kerja.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penerapan konsep link and matchantara kebutuhan perusahaan dan potensi tenaga kerja disabilitas perlu diperkuat agar proses penempatan berjalan efektif.
“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Bekasi, Selasa (17/11).
Menurut Cris, keberadaan regulasi dan program pemerintah perlu diikuti perubahan pemahaman di kalangan perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur kuota paling sedikit 2% pekerja penyandang disabilitas bagi instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Sementara perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pekerjanya.
67 Ribu Penyandang Disabilitas Masih Menganggur
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengungkapkan data Sakernas Agustus 2025 yang diolah dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
Data tersebut mencatat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.
Sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain terbatasnya akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya akomodasi yang layak di tempat kerja.
Untuk mengatasi hambatan itu, Kemnaker memperluas akses penempatan kerja melalui SIAPkerja dan mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta LPK Inklusi.
Kemnaker juga memperluas pelatihan vokasi melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini mencakup peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk kompetensi digital dan soft skill.
Pendampingan juga diberikan sejak tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan.
“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas, kami akan bantu dengan memberikan pelatihan vokasi untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja agar dapat bersaing di dunia kerja,” kata Sugeng.
Melalui penguatan ekosistem SIAPkerja, pelatihan vokasi, dan kolaborasi dengan dunia usaha, Kemnaker berupaya memperluas kesempatan kerja sekaligus mendukung tenaga kerja penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dan berkembang di dunia kerja. (mas)