Privasi data jadi risiko AI terbesar bagi perbankan Indonesia

JAKARTA (IndoTelko) - Kedaulatan digital semakin menjadi prioritas transformasi industri perbankan Indonesia seiring meluasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI). Namun, kesiapan tata kelola AI di kalangan perbankan dinilai masih perlu diperkuat agar penerapannya dapat berlangsung secara aman, terukur, dan tepercaya.

Temuan tersebut tertuang dalam Digital Sovereign AI and the Future of Trusted Banking, whitepaper yang disusun PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional), IBM, dan K&A.

Studi tersebut mengungkapkan bahwa 73% bankir Indonesia yang disurvei menilai kedaulatan digital relevan bagi agenda transformasi perbankan dalam 1224 bulan ke depan. Relevansinya memperoleh skor 3,98 dari skala 5.

Sebaliknya, tingkat kematangan tata kelola AI di organisasi responden hanya mencapai skor 2,74 dari skala yang sama. Aspek yang dinilai mencakup dokumentasi, validasi, pemantauan kinerja, evaluasi berkala, dan pengawasan manusia.

Ketua Bidang Technology & Security PERBANAS, Toto Prasetio, mengatakan industri perlu membangun pemahaman bersama mengenai penerapan kedaulatan digital dalam praktik. Keselarasan antara bank, regulator, asosiasi industri, dan mitra teknologi dinilai penting untuk memperkuat tata kelola serta mendukung adopsi AI yang bertanggung jawab.

Adopsi AI dan Risiko Privasi Data

Riset terhadap 91 responden dari 35 institusi keuangan menunjukkan bahwa penerapan AI di perbankan masih berada pada berbagai tahap. Sebanyak 34% responden menyatakan organisasinya masih menjalankan proyek percontohan atau uji coba terbatas, sedangkan 18% telah menggunakan AI untuk sejumlah kebutuhan operasional.

Hanya 4% yang menyatakan telah memperluas penerapan AI lintas fungsi dengan tata kelola formal. Sementara itu, baru 9% yang memiliki inventaris penggunaan AI secara lengkap dan memperbaruinya secara berkala.

Dari sisi risiko, privasi data menjadi perhatian terbesar dengan 82% responden menempatkannya sebagai risiko AI yang paling perlu dikendalikan. Risiko keamanan siber berada di posisi berikutnya dengan 44%, disusul risiko regulasi sebesar 41%.

Studi ini juga menemukan bahwa pemahaman mengenai kedaulatan digital tidak sebatas lokasi penyimpanan data. Sebanyak 70% peserta jajak pendapat interaktif memilih kemampuan mengendalikan data, sistem, dan teknologi secara penuh sebagai definisi yang paling sesuai.

Kendali tersebut mencakup lima aspek, yakni infrastruktur dan teknologi, data, siklus hidup model AI, aplikasi dan pengambilan keputusan, serta tata kelola, visibilitas, dan akuntabilitas.

General Manager IBM ASEAN, Catherine Lian, mengatakan AI semakin berperan dalam berbagai fungsi penting perbankan, mulai dari interaksi dengan nasabah dan pencegahan fraud hingga pengambilan keputusan.

Menurutnya, investasi pada AI, hybrid cloud, keamanan, dan kapabilitas teknologi yang mendukung kedaulatan digital menjadi bagian penting untuk membantu bank berinovasi sekaligus mempertahankan kepercayaan.

Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kompetensi

Studi tersebut turut menyoroti kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan tata kelola AI menjadi bentuk dukungan yang paling banyak diminta, dipilih oleh 66 responden. Kebutuhan lainnya mencakup asesmen kesiapan serta pendampingan dalam menyusun inventaris penggunaan dan model AI.

Dalam aspek kebijakan, dari 91 responden, sebanyak 54 orang menyebut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai acuan yang mereka ketahui. Sebanyak 49 responden menyebut POJK 11/POJK.03/2022, sedangkan 33 responden mengenal SEOJK 29/SEOJK.03/2022. Panduan tata kelola AI OJK untuk perbankan diketahui oleh 43 responden.

Sebagai tindak lanjut, whitepaper ini memperkenalkan kerangka pengendalian lima lapis dan Digital Sovereign AI Readiness Model. Rekomendasinya meliputi pengelolaan inventaris penggunaan AI, penguatan pemantauan model, penegasan tanggung jawab, serta pengembangan kapabilitas di seluruh ekosistem perbankan.

Studi ini diharapkan menjadi acuan bagi industri untuk memperkuat tata kelola dan kendali atas teknologi, data, serta proses AI seiring meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan di sektor keuangan. (mas)