82% eksekutif yakin siap kelola AI, tetapi hanya 26% mampu atasi konflik agen

JAKARTA (IndoTelko) - Perusahaan masih menghadapi kesenjangan antara keyakinan dalam mengadopsi kecerdasan buatan (AI) agentik dan kesiapan operasional untuk mengelolanya. Riset terbaru OutSystems bersama CIO Dive dan KPMG mengungkapkan, hanya 26% eksekutif yang menyatakan perusahaannya sangat siap menangani konflik antara agen AI, sistem, dan alur kerja otomatis.

Laporan bertajuk Engineering Business Outcomes: The Shift to Agentic Systems tersebut menunjukkan, sebanyak 82% eksekutif yakin perusahaan mereka mampu mengikuti perkembangan tata kelola, integrasi, dan pemantauan AI agentik ketika mulai diterapkan di lingkungan produksi.

Namun, keyakinan itu belum sepenuhnya didukung kemampuan operasional. Survei terhadap lebih dari 850 pengambil keputusan bidang teknologi informasi (TI) tersebut menyoroti tantangan perusahaan dalam memastikan berbagai agen AI dapat bekerja secara aman, terkoordinasi, dan konsisten.

Seiring semakin mudahnya pengembangan AI dan meningkatnya tekanan ekonomi, perusahaan mulai beralih dari tahap eksperimen menuju penerapan AI agentik dalam skala lebih luas. Dalam lima tahun mendatang, 71% eksekutif memperkirakan aplikasi akan mampu menyelaraskan pekerjaan lintas sistem, tim, dan proses bisnis, termasuk menangani alur kerja multilangkah yang lebih kompleks.

CIO OutSystems, Tiago Azevedo, menilai tantangan utama bukan sekadar mengembangkan agen AI, melainkan memastikan sistem tersebut dapat dikendalikan ketika beroperasi.

“Sebanyak 82% eksekutif mengatakan mereka mampu mengikuti perkembangan AI agentik, tetapi hanya 26% yang mengatakan mereka mampu menyelesaikan konflik di antara agen tersebut,” ujar Tiago.

Menurut dia, keamanan perlu dibangun sejak awal pada platform yang digunakan. Penerapan kebijakan ketika agen beroperasi dinilai dapat membantu perusahaan mempercepat inovasi tanpa mengabaikan keandalan sistem.

Tata Kelola dan Integrasi Jadi Tantangan

Riset tersebut menemukan 83% perusahaan telah menggunakan proses TI, keamanan, atau kepatuhan, tinjauan khusus, maupun kebijakan dan pemantauan terpusat untuk mengawasi agen AI yang beroperasi secara otonom di berbagai aplikasi dan alur kerja.

Meski demikian, pengawasan masih didominasi pendekatan manual dan prosedural. Hanya 5% responden yang menyatakan telah menerapkan kontrol otomatis, jejak audit, serta mekanisme peninjauan formal oleh manusia.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peralihan dari kebijakan tata kelola di atas kertas menuju kontrol yang dapat diterapkan secara konsisten ketika sistem berjalan.

Prioritas perusahaan juga mencerminkan kebutuhan membangun ekosistem AI yang saling terhubung. Sebanyak 74% responden menempatkan integrasi dengan aplikasi dan sistem yang sudah digunakan sebagai prioritas. Sementara itu, 63% menyoroti orkestrasi agen lintas sistem dan 62% mengutamakan fleksibilitas untuk berganti model, vendor, maupun platform.

Keandalan alur kerja secara menyeluruh turut menjadi perhatian. Sebanyak 81% eksekutif menilai pengujian, evaluasi, dan validasi perilaku agen sangat penting dalam memilih platform atau perangkat AI. Pengujian tersebut mencakup interaksi antaragen, penanganan pengecualian, tindakan yang bertentangan, hingga mekanisme pemulihan atau rollback.

Selain itu, 35% responden menyebut konsistensi data dan berbagi konteks sebagai hambatan utama orkestrasi. Artinya, agen AI perlu bekerja dengan memanfaatkan data perusahaan yang terkelola, status aplikasi, serta proses bisnis yang relevan.

Asia Pasifik Unggul dalam Kesiapan

Dalam mengukur manfaat AI agentik, perusahaan paling banyak menempatkan pengurangan kesalahan sebagai indikator utama, dengan porsi 64%. Indikator lainnya meliputi kepatuhan dan pengurangan risiko, peningkatan produktivitas karyawan, serta penghematan biaya.

Namun, dampak terhadap inovasi bisnis masih terbatas. Secara global, hanya 12% responden menyatakan AI agentik telah mempercepat peluncuran produk, layanan, atau pengalaman pelanggan baru.

Untuk kawasan Asia Pasifik, riset yang mencakup 209 responden dari Australia, India, dan Jepang menunjukkan tingkat kesiapan yang relatif lebih tinggi. Sebanyak 39% responden di kawasan ini mengaku sangat siap menangani konflik AI agentik, dibandingkan 29% di Eropa dan 18% di Amerika Utara.

Asia Pasifik juga unggul dalam penerapan tata kelola otomatis. Sebanyak 14% responden di kawasan tersebut telah menerapkan kontrol otomatis, jejak audit, dan titik peninjauan oleh manusia. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Eropa sebesar 3% dan Amerika Utara sebesar 2%.

Managing Director KPMG, Michael Harper, mengatakan jaminan keamanan dan keandalan sistem agentik harus dirancang sejak awal, bukan hanya diperiksa setelah sistem berjalan.

Menurut dia, pencatatan log tradisional dan tata kelola prosedural belum memadai untuk menghadapi karakter AI yang dinamis. Perusahaan membutuhkan kemampuan menerapkan kebijakan sebagai kode serta pagar pengaman saat sistem beroperasi agar inovasi tetap berjalan dengan mempertahankan keamanan dan keandalan.

Sebagai tindak lanjut peluncuran Agentic Systems Platform pada awal 2026, OutSystems memperluas kapabilitas platform tersebut untuk membantu perusahaan membangun, mengorkestrasi, dan mengatur sistem agentik di lingkungan teknologi yang kompleks. (mas)