Data SE 2026 jadi dasar pemetaan kebutuhan tenaga kerja

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi SE 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (21/7).

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai perkembangan berbagai sektor usaha di Indonesia, mulai dari persebaran aktivitas ekonomi, karakteristik pelaku usaha, hingga kondisi penyerapan tenaga kerja.

Data tersebut dinilai penting untuk memetakan dinamika pasar kerja, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja, serta melihat potensi sektor dan wilayah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Yassierli mengatakan informasi yang diperoleh dari SE 2026 juga dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja, serta mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing dunia usaha sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena hasilnya akan menjadi dasar penting bagi pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan keberhasilan SE 2026 membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebut terdapat empat fokus utama dalam mendukung pelaksanaan sensus tersebut, yakni memperkuat sinergi antara BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian; membangun komitmen bersama dengan asosiasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta pelaku usaha; memperluas sosialisasi kepada sektor industri; dan mempererat koordinasi antarkementerian guna memastikan proses pendataan berjalan lancar di lapangan.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi maupun ketenagakerjaan yang lebih efektif. (mas)