Balai K3 didorong jadi pusat kolaborasi keselamatan dan kesehatan kerja

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong transformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi Occupational Safety and Health (OSH) Management Hub atau pusat pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem K3 yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja sekaligus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Arahan tersebut disampaikan Yassierli saat bertemu dengan jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7).

Menurut Yassierli, peran Balai K3 ke depan tidak cukup hanya memberikan layanan teknis, tetapi juga harus berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berfungsi mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko di berbagai sektor.

Ia mengatakan Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan para pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli menilai tantangan K3 saat ini tidak lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui pendekatan pencegahan.

“Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahaya dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli juga menyoroti implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Padahal, menurutnya, SMK3 dirancang untuk mengidentifikasi potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

“Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja,” katanya.

Menaker menegaskan keberhasilan penerapan K3 membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga asosiasi profesi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar budaya keselamatan kerja dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh sektor.

Selain itu, Yassierli menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan K3 perlu diukur dari dampak nyata yang dihasilkan. Penilaian tidak lagi hanya berdasarkan jumlah layanan atau sertifikasi yang diterbitkan, tetapi pada kemampuan menekan angka kecelakaan kerja melalui pengurangan risiko.

“Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi,” pungkasnya. (mas)