Menaker ajak industri KEK Mandalika perluas program MagangHub

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perusahaan yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika untuk bergabung dalam Program Magang Nasional atau MagangHub sebagai upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menyiapkan lulusan baru yang lebih siap memasuki dunia industri.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menghadiri diskusi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan pelatihan di KEK Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/7).

Menurut Yassierli, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun.

Pemerintah menargetkan jumlah peserta MagangHub meningkat menjadi 150 ribu orang pada 2026. Target tersebut telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat.

“Saya berharap kuota tersebut dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat NTB,” ujarnya.

Yassierli menjelaskan, hasil evaluasi penyelenggaraan MagangHub pada 2025 menunjukkan respons positif dari peserta maupun perusahaan. Dari sekitar 100 ribu peserta, tingkat kepuasan peserta mencapai 86%, sedangkan tingkat kepuasan perusahaan berada pada kisaran 8586%.

Selain itu, sekitar 30% peserta magang langsung memperoleh tawaran bekerja sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani program magang.

Menurutnya, MagangHub tidak hanya membantu meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, tetapi juga mempermudah perusahaan mendapatkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan. Program tersebut juga didukung subsidi pemerintah serta fasilitasi sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain memperluas program magang, Kemnaker juga merespons kebutuhan pelaku industri di KEK Mandalika yang masih menghadapi keterbatasan tenaga kerja lokal dengan kompetensi, sertifikasi, dan lisensi sesuai standar industri.

Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kemnaker akan memperkuat pelatihan vokasi yang disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia usaha atau demand-driven, sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

“Kita harus mengubah paradigma pelatihan dari yang bersifat supply-driven menjadi sepenuhnya mengikuti kebutuhan industri di kawasan KEK,” tegas Yassierli.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur bersama Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD di wilayahnya akan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pelatihan, khususnya pada bidang pariwisata, hospitality, dan kompetensi lain yang mendukung perkembangan investasi di KEK Mandalika.

Kemnaker berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten sehingga dapat mendukung pertumbuhan investasi sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. (mas)