Menaker dorong penguatan K3

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta BPJS Ketenagakerjaan mengambil peran lebih besar dalam memperkuat implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, terutama melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja.

Menurut Menaker, pendekatan perlindungan pekerja tidak bisa lagi hanya berfokus pada pemberian kompensasi setelah kecelakaan terjadi. Upaya promotif dan preventif dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.834 kasus menyebabkan kematian, sementara 4.133 kasus lainnya berujung cacat fungsi maupun cacat total.

Dalam kegiatan bertema “Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri” di Jakarta, Kamis (21/5/2026), Yassierli menilai investasi pada program pencegahan akan memberikan dampak penghematan yang lebih besar dibandingkan hanya mengandalkan skema kompensasi.

Ia juga menyoroti masih rendahnya laporan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Sepanjang 2025, tercatat 158 kasus PAK, namun angka tersebut dinilai belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan karena masih terdapat kendala dalam pelaporan.

Menaker mengacu pada data global WHO dan ILO yang menunjukkan sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan proaktif melalui penguatan program promotif dan preventif sekaligus memperluas penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Saat ini, implementasi SMK3 baru diterapkan sekitar 18 ribu perusahaan dari total sekitar 450 ribu perusahaan di Indonesia.

Untuk memperkuat sistem tersebut, Kemnaker menetapkan tiga fokus utama yang akan dijalankan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim. Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif berbasis wilayah. Ketiga, memastikan implementasi SMK3 berjalan lebih nyata dan terukur di perusahaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan tersebut melalui pembahasan teknis lebih mendalam.

Langkah yang akan dilakukan mencakup integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga penyusunan program pencegahan kecelakaan kerja yang lebih efektif.

Menurut Saiful, sinergi antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan mampu memperkuat budaya K3 yang mandiri dan berkelanjutan di berbagai sektor industri nasional. (mas)