Kominfo kebut pembangunan PDN jelang HUT RI ke-79

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat penyelesaian Proyek Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada Agustus 2024 atau bertepatan dengan HUT RI ke-79 dan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo

"Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%. Insya Allah Agustus 2024 siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Plt Direktur LAIP Kominfo), Aries Kurniawan.

Percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply dan installation. Setelah desain disetujui secara parallel, maka proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

"Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung. Kemudian, perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan Commissioning Test," jelasnya,

Lokasi PDN berada di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang dengan luas kurang lebih 15.994 meter persegi (m2).

Proyek tersebut dijalankan dengan skema pinjaman dari Pemerintah Perancis senilai 164.679.680 euro (sekitar Rp2,7 Triliun) dengan waktu pengerjaan 24 bulan, yang di mulai sejak 22 Oktober 2022.

"PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal," jelasnya.

Selain di Bekasi, Kominfo juga sedang membangun PDN di Batam, Kepulauan Riau, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). PDN di IKN pun akan menjadi yang terbesar dibandingkan yang di Cikarang dan Batam.

Untuk skema pembiayaannya, PDN IKN saat ini masih menunggu kajian dan keputusan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Biaya pembangunannya bisa dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau kerja sama dengan negara lain.

Kehadiran tiga PDN tersebut pun diharapkan bisa mengonsolidasikan dan mengintegrasikan 2.700-an data center milik pemerintah, baik di pusat dan daerah, serta semua milik lembaga negara di Tanah Air.

Pengonsolidasian pusat data pada tiga pusat data nasional (PDN) diproyeksikan bisa menghemat uang negara Rp 20 triliun dari biasanya mencapai Rp 40 triliun setiap tahun untuk biaya operasional dan perawatan.(ak)