Menteri Johnny ungkap strategi melindungi data pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di depan forum panel diskusi tentang Tata Kelola Data yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Internet Governance Forum 2019 di Berlin, menyampaikan bahwa Indonesia menempuh pendekatan yang merangkul berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) dalam strategi melindungi data semua warga negara.

Pendekatan itu melibatkan kementerian, kepolisian nasional, perusahaan teknologi dan telekomunikasi, serta masyarakat sipil.

Johnny mengatakan setidaknya ada dua praktik yang menunjukkan peran semua pemangku kepentingan. 
“Pertama, pemerintah akan segera menyelesaikan Undang-Undang Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas di parlemen. UU data yang baru ini tidak hanya akan mengakui privasi data sebagai hak dasar setiap warga negaranamun juga akan menjamin perlindungan data konsumen," paparnya. 

Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia juga mempunyai Siberkreasi, sebuah gerakan yang telah secara efektif bersama-sama dalam melawan hoaks, berita palsu, dan cyber-bullying yang merajalela. 

"Kedua, Indonesia telah meluncurkan gerakan literasi digital terbesar di Asia Tenggara. Gerakan yang diberi nama Siberkreasi ini adalah gerakan akar rumput yang multistakeholder, terdiri dari kalangan bisnis, komunitas, lembaga pemerintah, dan akademisi. Mereka terlibat dan memberdayakan masyarakat dalam perlindungan data, literasi digital, pengembangan kurikulum, dan tata kelola ruang cyber, ” katanya. 

Dijelaskannya, peran dan tanggung jawab dalam pendekatan multistakeholder bahwa institusi pemerintah harus bertindak untuk melindungi warga negara dengan segala cara termasuk melindungi data pribadi. Sementara itu masyarakat sipil harus juga mendidik dirinya sendiri tentang hak privasi data. Selain itu, sektor publik dan swasta dapat mengumpulkan data tetapi harus melakukannya sesuai dengan koridor hukum.

“Kita harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut jika ingin memastikan bahwa perlindungan data akan ditegakkan di atas hadirnya inovasi dan teknologi baru. Tahap awal Artificial Intelligence (AI), big data, dan internet of things sudah menunjukkan bahwa inovasi-inovasi tersebut di masa depan akan merevolusi kehidupan sehari-hari yang kita kenal selama ini, ” katanya. 

Menteri Johnny juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk infrastruktur digital telah menumbuhkan tantangan baru berupa aliran data dan ancaman keamanan data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, pemanfaatan aliran data tersebut telah mendorong Indonesia sebagai negara digital yang lebih efisien dan produktif.

Lebih lanjut dikatakannya, selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus mendukung kepentingan nasional. Contoh manfaat tersebut seperti dalam situasi darurat.

“Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal. Jadi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya. Itu kami lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak sipil warga juga dilindungi oleh pemerintah,” katanya.

Dalam upaya “Building Digital Nation”, pemerintah Indonesia tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan, melainkan juga membangun infrastuktur digital seperti jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 km, 120.00 BTS, lima satelit telekomunikasi, dan menyusul tiga buah satelit multifungsi.

Selain infrastuktur fisik, pemerintah Indonesia juga menyadari akan kebutuhan besar tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada tahun 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang, sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet, Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan perlu kerjasama antar stakeholder untuk membangun Infrastruktur digital Indonesia. “Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17 ribu pulau, dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan. Sekaligus memastikan  masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan isfratruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan,” kata Anang.

Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpampang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.(ak)