Menteri Johnny ingatkan OTT soal kewajiban pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate

JAKARTA (IndoTelko) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, salah satunya membayar pajak.

Platform digital atau Over The Top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp dan Netflix yang beroperasi di Indonesia, dinilai punya andil bagi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga wajar diminta memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Kita harapkan, mari kita diskusikan sama-sama sehingga antar kewajiban dan hak-hak mereka atau bisnis mereka yang berkembang itu bisa berjalan secara baik," kata Menteri Johnny, pekan lalu.

Menteri Johnny menegaskan pemerintah ingin industri digital berkembang di Indonesia. Manfaat industri digital tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga untuk penghasilan negara yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur digital dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kita ingin supaya industrinya bertumbuh dengan besar, masyarakat mendapat manfaatnya yang banyak, tapi negara juga bisa mempunyai penghasilan yang menjadi hak negara dengan tepat, sehingga bisa membangun infrastruktur lainnya yang menjadi tugas negara," imbuhnya.

Johnny berharap dengan ketersediaan infrastruktur digital dan regulasi yang memadai akan dapat mendorong  alokasi frekuensi yang efisien dan ekonomis. Secara otomatis, hal itu akan dapat memacu industri di bidang platform aplikasi market place bertumbuh dengan baik pula.

"Kalau pajak tidak dibayar, tidak ada penerimaan negara, bagaimana mau ekspansi membangun infrastruktur digital. Kan kita perlu itu," tegasnya.

Dinilainya kesadaran hak dan kewajiban dari platform digital sudah mulai terbentuk, termasuk pengendalian konten-konten positif kepada masyarakat.

"Saya lihat Facebook dan WhatsApp juga sudah melihat kondisi di Indonesia terkait dengan konten, misalnya untuk pengendalian konten itu digunakan dengan baik," tuturnya.

Johnny menyebutkan, pembangunan infrastruktur digital harus terus berlanjut. “Satu kenyataan bahwa dunia ini bergeser dari dunia fisik ke dunia maya, akan juga bergeser dari fisik teritorial negara masuk ke negara digital. Indonesia dalam hal ini, tentu suatu keniscayaan untuk harus mempunyai visi masa depannya yang bergeser menjadi negara digital,” katanya.(wn)