Kemnaker tetapkan BSU 2026 bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA (IndoTelko) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pembayaran dilakukan sekaligus dengan total Rp900.000 dan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Terkait mekanisme penerimaan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran untuk memperoleh bantuan tersebut.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (5/11).

Kriteria Penerima
Untuk menentukan penerima, Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang berhak menerima BSU 2026. Penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Kemnaker tidak memberikan bantuan ini kepada anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Kemnaker memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Dalam penentuan batas upah, Kemnaker mengacu pada penghasilan terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah penerima disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, Kemnaker menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan batas upah dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Akurasi Data
Di sisi pemberi kerja, Indah mengingatkan perusahaan agar memastikan data pekerja yang dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya serta memenuhi kriteria penerima BSU.

Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan.

“Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan,” kata Indah.

Melalui skema tersebut, Kemnaker berharap bantuan subsidi upah dapat tersalurkan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan dan membutuhkan dukungan pemerintah. (mas)