Ancaman digital menguat, BIN, Kemkomdigi, dan BSSN perkuat sinergi

JAKARTA Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi untuk menghadapi dinamika ancaman di ruang digital.

Konsolidasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang digelar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/9). Untuk pertama kalinya, rapat Kominpus diselenggarakan di luar Kantor BIN dengan Kemkomdigi menjadi tuan rumah.

Rapat dipimpin Kepala BIN sekaligus Kepala Kominpus Jenderal TNI (Purn) M. Herindra dan dihadiri Kepala BSSN Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. Forum tersebut juga melibatkan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan perkembangan teknologi telah menjadikan ruang digital sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional. Karena itu, pengamanannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga, termasuk pertukaran informasi dan langkah antisipasi yang terintegrasi.

“Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman,” ujar Meutya.

Percepat Penanganan Konten Negatif

Dalam rapat tersebut, peserta membahas perkembangan situasi strategis yang berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk potensi ancaman di ruang digital.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan konten negatif, mulai dari konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, hingga disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.

Meutya menilai penanganan konten tersebut membutuhkan kerja sama antarlembaga agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

“Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur,” katanya.

Menurut Meutya, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi elemen penting untuk mendeteksi perkembangan ancaman sejak dini sekaligus menentukan respons yang diperlukan.

Ketahanan Digital Jadi Bagian Ketahanan Nasional

Koordinasi lintas lembaga juga dinilai semakin penting seiring meluasnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas masyarakat, perekonomian, dan pelayanan publik.

“Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat,” ujar Meutya.

Konsolidasi melalui Kominpus diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi dan kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi ancaman digital sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. (mas)