Amartha dorong ekosistem keuangan inklusif dari akar rumput

JAKARTA (IndoTelko) - Perluasan akses layanan keuangan dinilai belum cukup untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain akses pembiayaan, masyarakat juga membutuhkan literasi keuangan, konektivitas digital, pendampingan, serta produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Infrastructure, Investment, Impact: Building Inclusive Financial Ecosystems yang menjadi bagian dari rangkaian The 2026 Asia Grassroots Forum. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh dari sektor pemerintah, keuangan, teknologi, dan telekomunikasi untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan ekonomi akar rumput di Indonesia.

Diskusi berlangsung di tengah meningkatnya tingkat inklusi keuangan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, tingkat literasi keuangan masih tertinggal dengan selisih sekitar 25 hingga 30 persen dari angka inklusi tersebut.

Di sektor teknologi finansial, tantangan yang sama juga masih terlihat. Tingkat literasi keuangan masyarakat tercatat sekitar 13 persen, sementara tingkat inklusinya baru mencapai 36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan.

Dalam forum tersebut, para panelis menekankan pentingnya membangun ekosistem yang mampu menghubungkan akses keuangan dengan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus pembahasan mencakup pemberdayaan perempuan, penguatan akses pasar, peningkatan kesehatan finansial, pengembangan konektivitas digital, hingga penyediaan layanan keuangan yang mudah digunakan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menilai perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam strategi pembangunan ekonomi melalui akses terhadap edukasi, pembiayaan, lahan usaha, serta program pendampingan yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Kebun Pangan Perempuan yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan.

Sementara itu, Sandiaga Uno menilai pelaku usaha mikro dan kecil membutuhkan tiga faktor utama untuk berkembang, yakni akses pendidikan, akses pasar, dan akses pembiayaan yang tepat. Menurutnya, akses pasar sering kali menjadi kebutuhan yang lebih mendesak karena menentukan keberlangsungan usaha sebelum pelaku usaha memperoleh pembiayaan tambahan.

Dari sisi literasi keuangan, Komisaris Utama Amartha, Rudiantara, menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak akan memberikan dampak optimal tanpa dibarengi pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan secara bijak dan produktif. Untuk wilayah pedesaan, pendekatan melalui pendampingan langsung dinilai masih menjadi metode yang efektif dalam membangun kebiasaan keuangan yang sehat.

Rudiantara mengungkapkan bahwa sebagian besar mitra Amartha berasal dari wilayah luar Pulau Jawa. Untuk mendukung proses pemberdayaan, perusahaan mengandalkan ribuan tenaga lapangan yang secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Dari sektor perbankan digital, President Director Superbank, Tigor M. Siahaan, menyoroti pentingnya menghadirkan produk keuangan yang sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat. Menurutnya, desain layanan digital harus mempertimbangkan kemampuan dan kebiasaan pengguna agar dapat diadopsi secara lebih luas.

Ia mencontohkan produk tabungan mikro yang memungkinkan masyarakat menyisihkan dana mulai dari nominal kecil sebagai langkah awal membangun kebiasaan menabung dan meningkatkan kesehatan finansial secara bertahap.

Sementara itu, Director and Chief Information Technology Officer PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, Yessie D. Yosetya, menegaskan bahwa seluruh layanan digital, termasuk layanan keuangan, membutuhkan dukungan konektivitas yang memadai.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati akses internet berkualitas, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi fondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap ekonomi digital.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan internet umumnya berkembang melalui tiga tahap, yakni hiburan, peningkatan pengetahuan, dan produktivitas. Tantangannya saat ini adalah mendorong masyarakat agar memanfaatkan konektivitas untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas ekonomi.

Para pembicara sepakat bahwa pembangunan ekosistem keuangan inklusif memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain investasi pada infrastruktur fisik dan digital, diperlukan penguatan literasi, edukasi, teknologi, serta kolaborasi berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (mas)