Indonesia-Denmark perkuat kerjasama ekonomi digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah Indonesia dan Denmark terus memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital.

Hal itu ditunjukkan kala Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E. Lars Bo Larsen. Pertemuan kali ini menjadi forum diskusi mengenai hubungan kerja sama bidang teknologi kebencanaan, kesehatan, dan keamanan data pribadi masyarakat di ruang digital.

“Saya baru saja selesai pertemuan, courtesy dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, H.E Lars Bolarsson. Kami mendiskusikan banyak hal terkait hubungan Indonesia dan Denmark yang barangkali secara umum masyarakat belum banyak yang tahu,” ujar Menteri Johnny.

Menkominfo menjelaskan pokok bahasan pertama dalam diskusi dengan Dubes Denmark mengenai teknologi kebencanaan yang bisa diterapkan di Indonesia. “Pertama, kita diskusikan tentang Denmark yang mempunyai teknologi kebencanaan dan saat ini menyiapkannya untuk bekerjasama pada sektor public protection and disaster di Indonesia,” jelas Menkominfo.

Dikataknnya, Denmark memilikii teknologi yang bisa mendukung koordinasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana dan pelindungan publik. Apalagi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire yang kerap terjadi bencana alam.

“Kebetulan karena saat ini era transformasi digital, ada teknologi digital yang bisa digunakan untuk memudahkan penanganan bencana baik yang berkaitan dengan early warning system, maupun penanganan saat bencana (during disaster) serta penanganan setelah bencana (postdisaster). Teknologi yang ada di Denmark sudah dikenal secara global, jadi teknologi ini yang kami diskusikan,” ungkapnya.

Menkominfo mengharapkan Pemerintah Denmark bisa segera menyampaikan proposal kerja sama yang bisa dikembangkan untuk penanganan bencana di Indonesia. Menteri Johnny menyatakan persiapan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan pembiayaan yang melibatkan kementerian dan lembaga lain.

“Agar kita bisa teruskan di dalam prosedur dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk Bappenas dan Kementerian Keuangan menyangkut soal pembiayaan. Melihat project size dengan perkiraan jumlah yang cukup besar mencapai Setengah Miliar Dolar Amerika Serikat, diperlukan kesiapan dengan baik untuk mewujudkan kerja sama itu,” ujarnya.

Hal kedua yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu, menurut Menkominfo berkaitan dengan  pelayanan dari daerah dengan menggunakan teknologi remote yang ada di Dermark.

“Misalnya, vaccine health remote. Itu ada teknologinya, kebetulan sejalan dengan pembangunan yang dilakukan oleh Kominfo yakni membangun infrastruktur-infrastruktur teknologi informatika di seluruh wilayah 3T,” jelasnya.

Menteri Johnny menyatakan keberadaan teknologi itu bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. “Tentu ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Pokok bahasan lain antara Menkominfo dan Dubes Denmark berkaitan dengan ruang digital. Menteri Johnny membahas regulasi yang relevan, termasuk berkaitan dengan pelindungan data pribadi.

“Kami bertukar pandang terkait dengan ruang digital.  Kami mendiskusikan, bagaimana data pribadi itu tetap bisa di dalam tata kelola negara dengan sistem pemerintahan negara masing-masing, juga dapat membuka peluang kerjasama antar negara atau Cross-Border Data Flow dan Data Flow with Trust,” tuturnya.

Menkominfo menjelaskan pembahasan mengenai pelindungan data pribadi juga akan menjadi salah satu isu yang akan dibawa Republik Indonesia dalam Digital Economy Working Group G20.

“Ada tiga topik yang akan dibawa oleh Indonesia di dalam DEWG. Pertama, Post recovery dan Connectivity. Kedua yang terkait dengan digital literacy, ketiga Cross-Border Data Flow with Trust. Jadi, ketiga agenda itu kita bahas untuk menyamakan persepsi antara Indonesia dan Denmark, dimana mereka bagian dari European Union (Uni Eropa),” paparnya.(ak)