Paket Semangat Kemerdekaan
Paket Semangat Kemerdekaan
telkomsel halo

Pengadaan PDN perlu kolaborasi dengan penyelenggara Data Center

10:52:00 | 04 Jul 2021
Pengadaan PDN perlu kolaborasi dengan penyelenggara Data Center
Data Center (ilustrasi)
Angkasa Pura 2
JAKARTA (IndoTelko) - Rencana pemerintah membangun sendiri data center sebagai Pusat Data Nasional (PDN) perlu didukung. PDN yang direncanakan akan menyatukan 2700 data center pemerintah tersebut, akan dibangun di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara Baru dan Labuan Bajo. Adapun pendanaan untuk PDN tersebut akan dibiayai dengan menggunakan hutang dari negara Perancis dan Korea Selatan.

Namun ada baiknya, pengadaan PDN tersebut tidak perlu serta-merta membangun, apalagi dengan berhutang ke negara lain. Pemerintah seharusnya melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha penyelenggara data center sehingga memanfaatkan kapasitas data center yang idle yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.  Hal ini dikatakan pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja.

Sejatinya data center terdiri dari 2 bagian yaitu server sebagai tempat menampung data dan fisik gedung sebagai tempat meletakan server. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan Pemerintah dapat memangkas anggaran yang sangat besar. Terlebih lagi disaat ini anggaran dan hutang Pemerintah sudah sangat besar untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Ditambahkan Ardi, trend saat ini di era industri TIK adalah kolaborasi dan hybrid. Sehingga Pemerintah tidak perlu membangun gedung data center yang besar. Pelaku usaha penyelenggara data center di Indonesia telah memiliki infrastruktur data center yang berstandar internasional.

Penyelenggara data center Indonesia telah mampu menyediakan data center spesifikasi Tier 4, yaitu spesifikasi tertinggi untuk standar data center internasional. Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah sudah dapat langsung memanfaatkan data center tersebut untuk difungsikan sebagai Pusat Data Nasional tanpa harus melakukan pemborosan anggaran.

Ia menilai untuk membangun gedung data center, memerlukan dana yang sangat besar dan waktu yang dibutuhkan juga sangat panjang. Dengan melihat kondisi tersebut, Ardi menilai Pemerintah bisa melakukan kolaborasi dan memanfaatkan resources yang sudah ada seperti yang dimiliki IDPro. "Dengan kolaborasi dan tanpa membangun fisik gedung tempat data center, Pemerintah akan menghemat anggaran tidak kurang dari 60% dari anggaran yang dialokasikan untuk membuat fisik data center," jelas Ardi.

Ia pun menegaskan, resiko pemerintah juga bisa ditekan. Pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur fisik seperti gedung dan mesin server tanpa mempertimbangkan SDM yang mereka miliki. Beberapa risiko yang diinventarisasi Ardi ketika pemerintah membangun fisik data center seperti kapasitas gedung serta server data center milik pemerintah yang kemungkinan besar akan idle dan SDM pemerintah yang tidak mumpuni.

Paket Semangat Kemerdekaan
Diharapkan dengan kerja sama dengan IDPro, menurut Ardi kemampuan SDM pemerintah dalam menangani data center juga akan meningkat. Dari informasi yang dimiliki Ardi, saat ini pelaku usaha data center nasional yang tergabung dalam IDPro sudah memiliki kapasitas terpasang yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan data center Pemerintah.

"Jika Pemerintah tidak memiliki SDM yang handal dalam mengelola data center, siapa yang akan merawat aset tersebut. Untuk membangun kapabilitas tersebut memerlukan waktu yang lama. Tugas utama Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo tentunya bukan penyelenggaraan data center, melainkan pengelolaan industri telekomunikasi," terang Ardi.

Ditambahkan Ardi, ia ingin melihat kembali terciptanya industri elektronik yang mendukung industri elektronika dan TIK nasional. Jangan kita tergantung dari negara lain. Selama ini kita hanya sebagai pengguna teknologi. Dengan kita mandiri dalam membangun industri elektronik dan TIK nasional akan menambah ketahanan cyber Nasional. (sg)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Data Center Service Provider of the year
Telkom Digital Permata