DPR pertanyakan pembiayaan Pusat Data Nasional menggunakan dana asing

JAKARTA (IndoTelko) — Rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan membangun Pusat Data Nasional dengan memanfaatkan pembiayaan dari Perancis menjadi pertanyaan bagi wakil rakyat di parlemen.

“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka. Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan perlu diperjelas skema kerjasama ini seperti apa. "Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya ? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan," sesalnya.

Sukamta juga menambahkan bahwa banyak pemain lokal yang kompeten. Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. "Bahkan ada cloud computing provider global yang ‘numpang’ di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing," katanya.

“Di sini ada data center milik BUMN. Telkom membangun data center besar di Bekasi. Sepertinya aneh, kenapa kok pemerintah justeru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing ya. Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” harapnya.

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan untuk proyek Pusat Data Nasional Kominfo tengah berkoordinasi dengan Kementerian Bapppenas dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunannya.

Saat ini, Pemerintah RI dalam proses untuk menyelesaikan lokasi di mana data center itu akan dibangun di wilayah Jabodetabek.

"Jadi kami meminta kesiapan dan kesediaan Perancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh Pemerintah Perancis," kata Johnny.(wn)