Ironi Huawei di era persaingan informasi

Nasib apes tengah melanda Putri dari pendiri Huawei, Ren Zhengfei, yang kebetulan menjadi Chief Financial Officer di perusahaan ayahnya itu.

Sang putri, Sabrina Meng Wanzhou, terpaksa menjalani persidangan di Pengadilan Vancouver, Kanada, pada Jumat (7/12) lalu.

South China Morning Post dalam laporannya pada Sabtu (8/12) menyatakan persidangan yang membahas soal jaminan bagi Meng terpaksa ditunda ke Senin (10/12) karena tak ada keputusan yang diambil.

Meng ditangkap di Bandara Internasional Vancouver pada 1 Desember 2018. Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Meng untuk diekstradisi ke Paman Sam guna mempertanggungjawabkan aksi Huawei yang dituding berbisnis dengan Iran.

Pengacara pemerintah Kanada, John Gibb-Carsley, mengatakan kepada pengadilan bahwa AS mencari Meng untuk "pelanggaran penipuan" yang melibatkan sanksi AS dan Uni Eropa terhadap Iran.

Antara 2009 dan 2014, Huawei menggunakan anak perusahaan tidak resmi, Skycom Tech yang berbasis di Hong Kong untuk melakukan bisnis di Iran meskipun ada larangan dari AS dan Uni Eropa. "Ini adalah inti dari penipuan," kata John.

Pada Januari 2013, Reuters melaporkan bahwa Skycom, yang mencoba untuk menjual peralatan komputer Hewlett-Packard yang diembargo ke operator telepon seluler terbesar di Iran, memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan Huawei daripada yang diketahui sebelumnya.

Meng, yang juga telah menggunakan nama Inggris Cathy dan Sabrina, bertugas di dewan Skycom antara Februari 2008 dan April 2009, menurut catatan Skycom dan beberapa direktur Skycom masa lalu dan sekarang lainnya tampaknya memiliki koneksi ke Huawei.

Amerika Serikat telah mencari setidaknya sejak tahun 2016 tentang apakah Huawei melanggar sanksi AS terhadap Iran, Reuters melaporkan pada bulan April.

Badan-badan intelijen AS juga menuduh bahwa Huawei terkait dengan pemerintah Tiongkok dan peralatannya menjadi "Back door" untuk digunakan oleh mata-mata pemerintah Tirai Bambu itu. Untuk hal ini, tidak ada bukti yang diproduksi secara terbuka dan Huawei telah berulang kali menolak klaim tersebut.

Surat perintah penahanan terhadap Meng dikeluarkan Hakim Pengadilan New York pada 27 Agustus 2018. Pada 30 November 2018, Hakim di Kanada menyetujui permintaan dari AS, sehingga terjadilah peristiwa 1 Desember di bandara Vancouver.

Senator Republik AS Marco Rubio dalam akun Twitternya menyatakan, jika Huawei telah membantu melanggar sanksi AS dengan mentransfer teknologi AS ke Iran mereka harus dilarang beroperasi di AS atau dari pembelian teknologi AS.

Larangan seperti itu tentu akan merugikan Huawei, karena rantai pasokan yang sangat saling terkait antara telekomunikasi Tiongkok dan pembuat komponen mereka di AS. Huawei membeli dari berbagai perusahaan AS, termasuk Qualcomm, karena mengembangkan teknologi 5G. (baca: Huawei di AS)

Sebelumnya, perusahaan asal Tiongkok, ZTE sudah merasakan perihnya aksi AS. ZTE, tersandung masalah rantai pasokan, ketika Departemen Perdagangan AS mengatakan mereka gagal membuat janji baik untuk menghukum karyawan yang terlibat dalam penjualan yang tidak sah ke Iran dan Korea Utara.

Departemen Perdagangan AS memberlakukan larangan penjualan tujuh tahun oleh perusahaan AS kepada ZTE, sebuah langkah yang menyebabkan ZTE menutup operasi utamanya dalam beberapa minggu.

Setelah Presiden China Xi Jinping meminta Presiden AS Donald Trump untuk campur tangan, larangan itu dicabut dan ZTE malah setuju untuk membayar denda hingga US$ 1,4 miliar, mengganti dewannya dan memasang petugas kepatuhan AS.

Ketakutan
Dalam laporan yang dikeluarkan MIT Technology Review pada (7/12) diperkirakan ada beberapa hal yang membuat pemerintah AS dan sekutunya memiliki "kekhawatiran" terhadap sepak terjang Huawei di pasar Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) global.

Pertama adalah gurita peralatan Huawei di pasar jaringan seluler yang besar dikhawatirkan disalahgunakan oleh militer Tiongkok jika terjadi "krisis" melalui "penanaman" software tertentu sehingga data bisa dikuasai. Huawei sendiri mengklaim perangkatnya menghubungkan sepertiga populasi di dunia

Kedua, adopsi 5G yang menghadirkan era otomotisasi perangkat juga dikhawatirkan bisa menjadi salah satu senjata berbahaya jika jaringan ternyata di-hack. Ketakutan ini menjadikan Australia, Selandia Baru, dan Inggris (British Telecom) tak menggunakan produk 5G dari Huawei.

Pelajaran
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Adakah kasus Huawei ini berdampak ke industri TIK nasional?

Hal yang pasti, jika Huawei sampai diembargo oleh AS sehingga pasokan komponen terhenti, ini akan terasa langsung pada kualitas layanan seluler nasional. Operator besar di Indonesia sangat tergantung dengan solusi jaringan dari Huawei, artinya jika embarga terjadi, kasus seperti yang dialami ZTE beberapa bulan lalu bisa terulang.

Asal tahu saja, kala ZTE diembargo, pemain seperti Smartfren di seluler atau Telkom untuk layanan jaringan tetap sempat stagnan pengembangannya. (Baca: Kasus ZTE)

Pelajaran lain yang bisa diambil adalah di masa depan kekuatan sebuah negara diukur dari "kekuatan digital" yang dimiliki.

Tiongkok telah berhasil membangun "kedaulatan digital" secara infrastruktur, aplikasi, dan perangkat sehingga siap menghadapi perang informasi di masa depan.

Bagaimana Indonesia? Alih-alih membangun ketahanan digital, pemerintah malah "membuka" negara ini terlalu luas bagi "invasi" asing dengan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sektor TIK dan lokalisasi data center.

Sebuah ironi bagi negara yang ingin dianggap sebagai energi bagi ekonomi digital Asia.

@IndoTelko