APJATEL minta relokasi jaringan Non-PSN ditunda

JAKARTA (IndoTelko) Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi menyatakan mendukung penataan jaringan telekomunikasi nasional, namun meminta relokasi jaringan non-Proyek Strategis Nasional (PSN) dihentikan sementara selama satu bulan.

Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan investasi operator jaringan telekomunikasi.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy mengatakan kondisi jaringan telekomunikasi yang semrawut memang perlu ditata karena tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan.

Namun di sisi lain, operator jaringan saat ini menghadapi tekanan finansial akibat kenaikan biaya operasional (opex) dan belanja modal (capex).

Karena itu, APJATEL menilai diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dan keberlangsungan bisnis operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam pernyataan resminya, APJATEL merumuskan lima poin utama terkait dinamika relokasi jaringan telekomunikasi nasional.

Pertama, seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berjalan wajib diselesaikan dengan cepat dan tepat, terutama proyek yang melibatkan galian, manhole, dan handhole untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas.

Kedua, proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan sesuai jadwal karena dinilai penting untuk mendukung kepentingan nasional.

Ketiga, APJATEL memutuskan penghentian sementara atau freeze relokasi jaringan non-PSN selama satu bulan guna memberikan ruang bagi operator mengelola tekanan keuangan dan lonjakan biaya operasional.

Keempat, APJATEL tengah melakukan pembahasan internal terkait skema penataan jaringan yang ideal agar program penataan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu operasional operator dan layanan internet masyarakat.

Kelima, APJATEL meminta masyarakat dan pemangku kepentingan hanya mengacu pada informasi resmi asosiasi serta tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.

Sekretaris Jenderal APJATEL, Zulfi Hadi menambahkan penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator jaringan.

Menurutnya, harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem investasi telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan. (mas)