Data Indonesia latih AI Global, pemerintah siapkan aturan

Wamenkomdigi, Nezar Patria (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa data dan konten digital masyarakat Indonesia kini menjadi fondasi penting dalam pengembangan kecerdasan buatan global. Karena itu, negara harus memastikan hak serta nilai ekonomi dari data tersebut tidak hilang.

Menurutnya, data bukan lagi sekadar informasi pribadi, melainkan bahan baku utama kecerdasan buatan. Setiap aktivitas digital, mulai dari lokasi, percakapan, hingga unggahan media sosial, menjadi jejak yang diproses menjadi model bisnis dan sistem AI bernilai tinggi. Ia menyebut platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan serta mengolah data dalam skala besar untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan AI.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum IndonesiaFinland Roundtable on Data Sovereignty and Cyber Resilience di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). Wamen Nezar mengingatkan bahwa isu ini tidak berhenti pada perlindungan data pribadi. Konten publik, termasuk karya jurnalistik dan tulisan akademik, juga berpotensi digunakan untuk melatih mesin AI tanpa mekanisme yang adil.

Ia mencontohkan langkah The New York Times yang membatasi akses kontennya karena digunakan untuk melatih sistem AI seperti OpenAI. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa gaya penulisan dan konten berita memiliki nilai ekonomi sekaligus hak kekayaan intelektual.

“Jika tidak diatur, karya jurnalis, akademisi, dan kreator Indonesia bisa menjadi bahan latih AI global tanpa kesepakatan yang jelas. Nilai tambahnya dinikmati pihak lain,” tegasnya.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital meninjau kembali kerangka regulasi nasional agar mampu menjawab tantangan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan. Pemerintah juga mempelajari praktik tata kelola data dari Uni Eropa yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai prioritas dalam regulasi digital.

Selain kedaulatan data, Nezar menekankan pentingnya ketahanan siber. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus sebagai payung hukum untuk melindungi arsitektur digital nasional dari ancaman siber yang terus berkembang.

“Negara yang mampu mengelola dan mengendalikan data akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam ekonomi digital global. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus memastikan data warga negara memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujarnya.

Forum IndonesiaFinlandia ini menjadi ruang pertukaran praktik terbaik dalam penguatan kedaulatan data dan ketahanan siber, sekaligus langkah konkret Indonesia menempatkan kepentingan publik sebagai pusat tata kelola digital nasional. (mas)