Indosat dianggap terlalu keras tanggapi aspirasi politik karyawan

Masyarakat tengah menggunakan kartu milik Indosat (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo dianggap terlalu keras bereaksi terhadap aspirasi politik yang dikeluarkan karyawannya di media sosial.

“Saya melihat reaksi dari CEO Indosat di media sosial itu represif ya terhadap karyawannya. Kalau dilihat itu status dari karyawan bukan mewakili perusahaan, atas nama pribadi. Ini melanggar freedom of speech,” tegas Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala di Jakarta, Selasa (7/6)

Kamilov menanggapi aksi hastag #boikotIndosat di lini masa sejak Senin (5/6) sebagai bentuk perlawanan Netizen atas cuitan Presiden Direktur & CEO Indosat Alexander Rusli yang mengeluarkan pernyataan melalui akun @Alexanderrusli pada 3 Juni 2017.

Menurutnya, aksi dari Alexander Rusli melampaui kewenangannya karena pembuktian seseorang bersalah di negara hukum adalah melalui proses peradilan. “Dipublikasinya hukuman ke karyawan itu ke netizen secara sosial itu penghukuman. Saya lihatnya seperti persekusi virtual. Sementara bagi umat muslim sebagai korporasi, Indosat itu menyakiti hati masyarakat secara tidak langsung. Hastag #boikotIndosat itu kan bentuk perlawanan,” katanya.

Disarankannya, Alexander Rusli dan karyawan yang mendapatkan teguran untuk muncul bersama di depan publik dan menjelaskan duduk masalahnya. “Kalau memang hanya ditegur, kita mau dengar langsung dari yang bersangkutan. Terus Alex harus jelaskan juga maksud cuitannya yang multi tafsir di lini masa itu. Selain itu ada jaminan, jika ditegur karir yang bersangkutan tak masuk kotak,” pungkasnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyayangkan cara penanganan isu ini oleh Alexander Rusli dan Indosat. “Seharusnya di tengah suasana masyarakat seperti sekarang, harus pandai-pandai membawa diri. Ketika Anda di media sosial, itu tak ada bedanya dengan dunia nyata,” katanya.

Heru yang mengaku mengikuti timeline soal status yang dibuat oleh karyawan Indosat itu melihat memang lini massa terpecah dua dalam perbincangan. “Hal yang disayangkan reaksinya dari Indosat kan terkesan memenangkan salah satu pihak. Kalau sudah ramai seperti ini memang baiknya semua muncul ke dunia nyata menjelaskan duduk masalahnya,” sarannya.

Heru pun mengingatkan aksi persekusi tak hanya ada di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya seperti yang dialami oleh karyawan Indosat itu. "Sampai ada yang upload jabatan lengkap dan kabar dihukumnya. Apa bedanya yang di dunia nyata, setelah ditemui terus umumkan minta maaf pakai materai. Ini saya lihat ada yang sudah salah di masyarakat, semua sum zero game. Anda menang atau kalah. Semoga setelah MUI keluarkan fatwa cara bermedia sosial agak adem dikitlah," tukasnya.

Sebelumnya, salah seorang karyawan Indosat Ooredoo mendapat teguran langsung dari pimpinannya di media sosial dan menjadi viral sejak Senin (5/6). (Baca: Ramai #BoikotIndosat)

Di akun media sosialnya, sang karyawan menuliskan kegundahannya terkait kondisi politik saat ini dan menunjukkan dukungannya ke Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang tengah tersandung berbagai kasus hukum

Group Head Corporate Communication Indosat Deva Rachman menegaskan tak ada pemecatan terhadap Riko. "Tak ada pemecatan. Bisa saya pastikan itu. Hanya ada teguran," katanya kepada IndoTelko, Senin (5/6) sore.

Dikatakannya, perusahaan menghargai hak setiap pegawai dalam  berpendapat, maupun menyalurkan aspirasi politik. "Setiap pendapat pribadi dan aspirasi politik pegawai, merupakan tanggung jawab dan hak pribadi masing-masing, termasuk pengungkapan dan penyebarannya di sosial media namun patut diketahui bahwa hal tersebut harus sesuai dengan etika, peraturan dan perundangan yang berlaku serta mendukung persatuan masyarakat dan berbangsa," katanya.(id)