APJII Dukung Ajang GCCS di Indonesia

Semuel A Pangerapan (Dok)

DEN HAAG (IndoTelko) – Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendukung Indonesia menggelar Global Conference CyberSpace (GCCS) pada 2017 di Indonesia

“Kita mendukung ajakan Menkominfo Rudiantara dalam pidatonya di GCCS Den Haag yang mengajak ajang berikutnya diselenggarakan di Indonesia,” kata  Ketua Umum APJII, Semuel A Pangerapan dalam rilisnya, kemarin.

Menurutnya, APJII berpengalaman menggelar IGF2013, dan siap mendukung Kemenkominfo, Deplu, Polhukam, dan Civil Society lain mewujudkan cita-cita Rudiantara tersebut.

“Nantinya kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah GCCS 2017 tinggal ditindaklanjuti ke board dari GCCS,” katanya.

Delegasi Indonesia dalam acara ini terdiri dari Kemenkominfo, Polhukam, Deplu RI, APJII, dan Civil Society Organisation (CSO). Keputusan ini diambil setelah melalui rapat sehari sebelumnya yang dikoordinasikan oleh Rudiantara dengan seluruh delegasi Indonesia di kawasan Scheveningen, Belanda.

Masih menurut Pria yang akrab disapa Sammy itu,  dengan menggelar acara siber sekuriti maka efeknya bagi ekosistem ICT Indonesia akan semakin bagus. Efek itu bisa dipengaruhi dengan berbagai konsep tentang keamanan jaringan dalam upaya membuat keamanan masyarakat dalam berinternet.

“Ini terobosan dan keberanian dari Kominfo untuk menggelarnya. APJII mendukung penuh dan siap melibatkan rekan-rekan ISP anggota APJII dalam pelaksanaannya,” katanya.

Di event ini, isu-isu yang dibahas adalah mengenai keamanan, kebebasan, bisnis dan tanggungjawab sosial. Bagaimana pengalaman masing-masing negara dalam menjalankan keamanan internet dengan tetap mempertimbangkan bisnis dan juga sosial serta kebebasan berinternet, itu sangat penting.

APJII berpengalaman menggelar event internasional antara lain APRICOT 2007, IGF 2013, dan September nanti ada APNIC Meeting di Jakarta.

Lebih lanjut diungkapkannya, kecuali sebagai tuan rumah, secara spesifik dalam konteks siber sekuriti, Rudiantara sepakat pendekatan bersama PBB namun dengan melibatkan multistakeholder internet Indonesia.

Selama ini kalau di PBB terkesan adalah hanya melibatkan negara (state) namun Rudiantara tetap merasa berkepentingan untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya (multistakeholder) yaitu teknisnya addalah dengan pendekatan inklusiveness (keterbukaan) yang patisipatif.

Indonesia melalui Menkominfo dalam kesempatan itu juga menawarkan penanganan siber sekuriti khas Indonesia dengan bentuk model panel. Seperti yang sudah dilakukan dengan panel filtering kasus situs yang diduga radikal baru-baru ini.(ak)