Kiat Menkominfo Budi pacu 5G

Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah Indonesia sudah siap mendorong pemanfaatan jaringan 5G lebih signifikan.

Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Kementerian Kominfo melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio serta perluasan jaringan 5G di beberapa lokasi di Indonesia.

"Saat ini, kita sudah menyelesaikan program Analog Switch Off (ASO) sehingga spektrum frekuensi 700 Mhz (low band) untuk 5G sudah bersih dan dapat dilelang. Demikian juga dengan spektrum 26 GHz (mid band) atau millimeter wave spectrum," ungkapnya.

Ditegaskannya, pemerintah akan terus mempercepat implementasi 5G, melalui penyediaan dan pemerataan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir.

"Kominfo berupaya agar spektrum frekuensi ini dapat dilelang atau dialokasikan kepada para operator seluler dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis," jelasnya.

Saat ini sudah ada 49 kota di Indonesia yang dilengkapi layanan komersial 5G. Bahkan, pengembangan jaringan 5G juga terus dilakukan di lima destinasi wisata super prioritas, dan beberapa event internasional, seperti KTT ke-43 ASEAN yang baru saja usai.

Semua upaya itu, menurut Menteri Budi Arie ditujukan agar masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan internet yang lebih cepat.

"Data OpenSignal tahun 2023 menunjukkan kecepatan download internet rata-rata hanya berkisar 15 hingga 22 Mbps. Dengan adanya teknologi 5G, pengguna dapat merasakan kecepatan yang meningkat 3 sampai 4 kali dibandingkan kecepatan 4G saat ini dengan latensi rendah," tuturnya.

Lebih dari itu, keberadaan jaringan 5G juga dapat dipakai untuk mobile broadband, Ultra Reliable & Low Latency dan Massive Machine-Type Communication. Mengutip hasil riset ITB, Qualcomm, dan XL (2020), teknologi 5G diproyeksikan menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2030 senilai Rp2.802 triliun.

Namun demikian, Menteri Budi Arie mengakui ada tantangan tersendiri bagi kami dalam mempersiapkan regulasi termasuk izin spektrum, biaya, dan standar teknis yang mendukung ketersediaan 5G di Indonesia.

"Terkait 5G spectrum assignment, saya juga menyadari bahwa penggelaran jaringan 5G membutuhkan investasi yang cukup besar, sehingga kami terbuka untuk menerima masukan tentang insentif yang dapat diberikan kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung model bisnis yang berkelanjutan," ungkapnya.(ak)