Paket Semangat Kemerdekaan
Paket Semangat Kemerdekaan
HUT RI ke 75
telkomsel halo

Pembahasan RUU PDP diperkirakan tuntas November

05:34:40 | 07 Sep 2020
Pembahasan RUU PDP diperkirakan tuntas November
Angkasa Pura 2
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke tingkat I atau Panitia Kerja (Panja).

RUU yang diharapkan mampu menjamin kedaulatan data serta pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia ditargetkan pembahasannya dapat selesai pada minggu kedua November 2020.

“Sesuai dengan pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Pemerintah. Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020,” ujar  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.  

RUU Pelindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.  

Kharis menyebutkan bahwa RUU PDP ditargetkan akan rampung pada November 2020. "Dari timeline pembahasan RUU PDP, diharapkan minggu kedua November 2020, RUU PDP ini akan bisa selesai menjadi UU, untuk itu kami mohon kesediaan para mitra Komisi I dari pemerintah,” ujarnya.

Juru Bicara dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mengatakan, RUU PDP ini telah menjadi kebutuhan masyarakat, mengingat kasus penyalahgunaan data pribadi mulai dari kebocoran, penipuan serta penjualan data pribadi dirasakan meningkat frekuensinya. Kendati demikian, pihaknya memberikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU ini antara lain, agar kewajiban dan tanggung jawab pengelola data diatur dengan tegas.

"Kemudian perlunya penunjukan atau dibentuknya institusi guna memastikan efektivitas implementasi baik bagi individu, korporasi maupun badan publik, serta pengaturan yang tegas menyangkut jenis-jenis data baik data bersifat umum maupun spesifik. Fraksi Partai Golkar memandang perlunya sanksi tegas atas pelanggaran bagi semua pihak serta partisipasi masyarakat yang lebih luas," jelas Christina.

Paket Semangat Kemerdekaan
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, RUU PDP merupakan wujud bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan berbagai platform aplikasi internet.

"Kebijakan negara-negara sahabat mensyaratkan agar memiliki perlindungan terhadap data pribadi yang setara untuk pemrosesan data pribadi antarnegara. Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penguatan internet, termasuk salah satunya aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19," jelas Johnny.

HUT RI ke 75
Johnny menambahkan, saat ini insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang semakin marak terjadi. "Itu semua makin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," tandasnya.(wn)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
Telkom Digital Solution
Kuota Ketengan
More Stories
Data Center Service Provider of the year
Kuota Ketengan