Lembaga independen akan awasi pengelolaan data pribadi

Semuel A Pangerapan

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah mengakomodasi mengenai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelindungan data pribadi.   

“Lembaga tersebut mungkin akan diisi pengawas, penasehat, perantara, dan koordinator. Independen bukan berarti harus diluar pemerintah, nanti di bawah Kementerian Kominfo tapi organisasinya proses kerjanya yang independen,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan dalam Dialog Nasional Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), kemarin.

Dikatakannya, saat ini menjadi hal yang krusial di tengah perkembangan aplikasi yang memungkinkan pertukaran data secara simultan dan serentak. Bahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019 di depan Sidang DPR RI menyebutkan pentingnya menjaga data sebagai kekayaan baru bangsa yang kini lebih berharga dari minyak.

“Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data dan kita harus menyiapkan regulasinya. Saya mengajak para stakeholder yang ada untuk dapat bersama-sama mengawal dan mendorong pengesahan RUU PDP,” ujarnya.

Diungkapkannya, salah satu kendala dalam penyusunan RUU PDP adalah menyesuaikan aturan tentang data pribadi yang tersebar dalam 32 regulasi. Status RUU PDP sendiri saat ini telah selesai proses harmonisasi dan finalisasi antar kementerian/lembaga, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR.

Nantinya, RUU PDP akan diajukan masuk dalam program legislasi nasional prioritas DPR periode 2019-2024.

“Yang pasti dari pemerintah, RUU PDP akan dimasukan kembali dalam prolegnas prioritas DPR periode sekarang. Sambil menunggu RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan Kominfo sedang menyusun revisi PP 82/2012 tentang PSTE untuk mengisi kekosongan hukum mengenai aturan tersebut,” ungkapnya.(wn)