BSSN terbentuk, Bagaimana nasib mesin sensor internet?

Noor Iza (dok)

JAKARTA (IndoTelko) -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Mayor Jendral (Mayjen) (Purn) TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Pelantikan ini bisa dikatakan jawaban atas molornya pembentukan BSSN sejak Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017 tentang BSSN ditandatangani oleh Jokowi.

Keraguan sempat muncul akankah BSSN lebih cepat terbentuk karena Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara pada 16 Desember 2017 lalu dikeluarkan.

Dalam Perpres terbaru, BSSN tidak lagi lembaga pemerintah berada di bawah Menko Polhukam. Namun, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman.Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi (DitKam), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Singkatnya, BSSN merupakan penguatan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang ditambah dengan DitKam dari Kominfo dan Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (IDSIRTII). (Baca: BSSN)

Hal yang menjadi pertanyaan, setelah BSSN dibentuk bagaimana nasib dari mesin sensor internet yang baru diaktifkan Kominfo di awal 2018 ini?

"Kalau IDSIRTII akan pindah (ke BSSN) baik sistem maupun tim personilnya. Kalau DitKam Kominfo itu fungsi keamanan informasinya yang di adopsi/pindah. Sementara personil dari DitKam Kominfo dapat pindah jika Kepala BSSN menginginkan. Kalau tidak, tetap di Kominfo untuk tugas Pengendalian bidang informatika dan telekomunikasi yang semakin diperlukan," ungkap PLT Kepala Humas Kominfo Noor Iza dalam pesan singkat ke IndoTelko (4/1).

Lantas bagaimana dengan Tim Cyber Drone 9 (nama sandi untuk operasional Mesin AIS/Mesin sensor Internet)? "Cyber Drone 9 tetap di Kominfo. Cyber drone 9 dapat dimanfaatkan bersama," katanya.

Dijelaskannya, fasilitas Cyber Dorne 9 akan lebih semakin berarti ketika semakin banyak digunakan oleh berbagai jenis pengguna. "Kemampuan database-nya akan bagus berkembangnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan PT INTI sebagai pemenang tender mesin sensor internet telah menyerahkan perangkat pada Jumat (29/12).

ntah kenapa, Kominfo menyebut mesin yang penuh kontroversi itu sebagai pengais "crawling" konten negatif. Padahal, dalam tender disebut Peralatan dan Mesin Pengadaan Sistem Monitoring dan Perangkat Pengendali Situs Internet Bermuatan Negatif dengan nilai pagu sekitar Rp 211,8 miliar. (Baca: Rumah kaca internet)

Kominfo sendiri menyatakan tim Cyber Drone 9 (nama lain dari tim mesin AIS) terdiri dari beberapa pilot dan para agen verifikator yang akan mengoperasikan cyber drone 24 jam non-stop. (Baca: Mesin sensor)

Cyber drone hanya membantu tim mempercepat proses proses pencarian atau crawling konten internet negatif.  Cyber drone akan membantu memberikan informasi tentang ribuan bahkan puluhan ribu situs dan akun penyebar konten negatif seperti pornografi & pornografi anak, perjudian online, penipuan online, dan konten negatif lainnya dalam waktu yang relatif cepat.(dn)