Bantuan sosial akan disalurkan secara non tunai

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) kala meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif belum lama ini.(Foto:Setkab.go.id)

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial secara non tunai alias memanfaatkan uang elektronik untuk menjaga transparansi dan meningkatkan keuangan inklusif.

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh menteri, sekarang bantuan-bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai. Harus masuk kepada sistem keuangan, kepada banking system, pada sistem perbankan kita,” tegas Presiden Joko Widodo seperti dikutip dalam situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Minggu (20/11).

Diungkapkannya, meskipun sudah 71 tahun merdeka dan Indonesia sudah menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, ternyata indeks keuangan inklusif Indonesia masih di tingkat 36% berdasarkan data 2014.

“Artinya, masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan, layanan perbankan,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mempunyai tabungan serta sulit mendapatkan akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan. Untuk itu, pemerintah memasang target pada 2019 indeks keuangan inklusif mencapai 75%.

Presiden juga berharap kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar bantuan-bantuan sosial yang jumlahnya juga triliunan rupiah itu bisa dilakukan melalui sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia.

“Karena ini juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Kalau nanti semua gubernur, bupati, wali kota semuanya melakukan ini, ini akan melonjakkan target yang kita tentukan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta agar petani, nelayan, buruh, dan usaha-usaha mikro diajak semua untuk masuk ke sistem keuangan Indonesia sehingga juga akan menambah jumlah persentase indeks keuangan inklusif itu.

“Kalau ini kita lakukan, nantinya kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi. Stabilitas sistem keuangan kita akan baik. Enggak usah pinjem-pinjem uang ke luar. Sekarang ini masih banyak masyarakat yang menyimpan uang di bawah kasur, bantal, dan tikar serta dalam lemari," katanya.

Asal tahu saja, pemerintah telah melansir Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Ini merupakan sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia.

Strategi tersebut disusun pemerintah melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Keuangan. Terdapat 6 pilar dalam SNKI tersebut, yakni edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.(wn)