Adopsi Proof of Reserve bisa tingkatkan transparansi aset kripto

JAKARTA (IndoTelko) Pertumbuhan penggunaan aset kripto di Indonesia mendorong peningkatan tuntutan terhadap transparansi pengelolaan dana oleh platform perdagangan.

Salah satu mekanisme yang mulai mendapatkan perhatian luas adalah Proof of Reserve (PoR), yang dianggap sebagai fondasi penting dalam tata kelola bursa kripto yang kredibel dan berkelanjutan.

Pengamat pasar aset digital Ibrahim Assuaibi menyatakan bahwa PoR memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. "Setelah industri kripto global menghadapi berbagai gejolak dan kasus penyalahgunaan dana, PoR menjadi tolok ukur yang mampu memastikan aset pengguna tersimpan secara utuh dan tidak disalahgunakan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PoR kini berkembang menjadi indikator transparansi baru di industri kripto. Beberapa exchange besar di Indonesia mulai mengadopsi mekanisme ini sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem yang sehat dan bertanggung jawab. "Ini bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan," tambah Ibrahim.

Selain itu, Ibrahim menekankan perlunya penyelarasan antara praktik industri dan kerangka hukum nasional. Ia menilai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dapat menjadi landasan kuat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas pengawasan terhadap aktivitas aset kripto.

"Regulasi yang jelas akan memperkuat penerapan prinsip transparansi seperti PoR secara lebih efektif," ujarnya.

Implementasi PoR dinilai berpotensi mencegah penggunaan dana nasabah untuk operasional internal, meningkatkan kemampuan regulator dalam menelusuri transaksi, serta menjaga likuiditas bursa saat pasar mengalami tekanan ekstrem.

Salah satu exchange domestik yang telah menerapkan sistem PoR adalah Indodax. Hingga pertengahan Januari 2026, nilai cadangan aset yang tercatat mencapai Rp13,5 triliun. Data tersebut dapat diverifikasi secara mandiri melalui fitur Proof of Reserves yang tersedia di CoinMarketCap, berbasis teknologi blockchain dan data on-chain.

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penguatan perlindungan konsumen menjadi prioritas utama dalam pembaruan UU P2SK. Ia menilai industri kripto harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, mengingat aset kripto kini diakui sebagai instrumen keuangan resmi.

Misbakhun menambahkan, keterbukaan transaksi merupakan aspek yang tak bisa ditawar. "Ke depan, semua aktivitas perdagangan harus dapat ditelusuri secara jelas, termasuk identitas pelaku, asal dana, dan pihak yang bertanggung jawab, demi menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar," ujarnya.

Secara konsep, PoR memanfaatkan teknik kriptografi untuk membuktikan kecukupan cadangan aset tanpa mengungkapkan informasi sensitif pengguna. Audit independen secara berkala memastikan bahwa aset yang dikelola bursa sejalan atau melebihi total kewajiban kepada nasabah.

Meski tidak menjadi solusi tunggal, PoR dianggap sebagai langkah penting menuju ekosistem kripto yang lebih transparan dan tahan terhadap tekanan. Kombinasi inovasi teknologi dan regulasi yang kuat diyakini akan menentukan arah dan daya saing pasar kripto Indonesia di masa depan.(ak)