Pemerintah awasi operasional travel online asing

JAKARTA (IndoTelko) Pemerintah Indonesia semakin tegas dalam mengawasi praktik pemasaran layanan pariwisata ilegal di platform digital, terutama yang dilakukan oleh Online Travel Agent (OTA) asing yang belum memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

Langkah ini diambil guna melindungi pelaku usaha lokal sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kami saat ini memang sedang fokus menangani praktik pemasaran akomodasi ilegal di berbagai platform digital, termasuk yang dilakukan oleh OTA asing,” ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah tidak langsung melakukan pemblokiran akses digital terhadap OTA asing yang melanggar aturan. Sebaliknya, proses penindakan diawali dengan pendekatan kolaboratif melalui dialog dan koordinasi lintas lembaga, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Proses penindakan dimulai dari dialog, peringatan, dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi. Pemblokiran akses digital menjadi langkah terakhir apabila tidak ada itikad baik dari pihak terkait,” kata Ni Luh Puspa.

Ia menambahkan, langkah ini bertujuan menjaga ekosistem digital pariwisata Indonesia agar tetap kompetitif dan adil bagi pelaku usaha lokal maupun konsumen.

Dasar hukum pengawasan ini merujuk pada Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang mewajibkan OTA asing memiliki badan usaha tetap di Indonesia, serta Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang izin biro perjalanan wisata. Pemerintah menilai keberadaan OTA asing tanpa izin dapat merugikan pelaku lokal dan berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

“Kita ingin menciptakan level playing field yang adil. Jangan sampai pelaku lokal tersingkir karena regulasi tidak mengikat bagi pemain luar,” tegasnya.(ak)