Ikat pinggang mulai dikencangkan, APJII desak pemerintah tunda pembayaran BHP dan USO

JAKARTA (IndoTelko) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza mengatakan banyak pihak melihat sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home (WFH) dan belajar dari rumah, namun ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi, justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi.

“Justru kami mulai kencangkan ikat pinggang,” keluhnya kemarin.

APJII yang memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya.

Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen.
 
“Perlu diketahui, lebih dari 50% dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah!” kata Jamal.

Di sisi lain, sektor infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung dalam industri dan perekonomian nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 di mana sektor telekomunikasi dapat mendukung Transformasi Digital demi menjadikan Indonesia berbasis industri 4.0. Terlebih, di masa-masa sekarang, APJII telah membantu pemerintah untuk menyediakan akses khusus bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dari rumah.

“Kami selalu mendukung program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemerataan akses internet dan menjaga kualitas layanan untuk tetap prima terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini. Tetapi kami juga meminta agar pemerintah juga memperhatikan industri telekomunikasi di tengah wabah ini,” ungkap dia.

APJII meminta kepada pemerintah untuk turut serta meringankan beban industri telekomunikasi di masa-masa sulit ini. Harapan besar APJII adalah agar pemerintah memberikan kebijakan khusus terkait dengan penangguhan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) untuk periode 2019 yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020 ini.

“Yang kami minta diatas adalah hanya peringanan kewajiban tambahan non-pajak yang seharusnya lebih mudah diberikan. Saya lihat kementerian lain misalnya kementerian UKM dan koperasi memberikan kredit ringan dan kementerian lain memberikan berbagai stimulus kepada stakeholdernya. Kami mohon Kemenkominfo hanya memberikan peringanan kewajiban pembayaran BHP/USO diatas yang hanya merupakan pendapatan negara tambahan di luar pajak. Di saat sulit seperti ini, pajak pun bisa di relaksasi, sudah selayaknya pendapatan negara tambahan di luar pajak diberlakukan kebijakan relaksasi yang serupa,” katanya.
 
APJATEL
Permintaan serupa juga disuarakan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel)yang kembali berkirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada 15 April 2020. Isinya berupa permohonan penundaan pembayaran BHP dan kontribusi USO.

Ketua Umum Apjatel Muhammad Arif menyampaikan, Apjatel berharap  BHP Telekomunikasi dan kontribusi USO tahun 2019 yang akan jatuh tempo akhir April 2020 dapat ditunda pembayarannya, atau dapat dilakukan pembayaran secara bertahap paling lama satu tahun tanpa dikenakan denda, atau bunga keterlambatan.

Seluruh anggota Apjatel yang merupakan para penyelenggara jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia sedang dalam masa sulit akibat pandemi Covid-19. Apjatel yang anggotanya pemilik infrastruktur fisik jaringan fiber optik saat ini menopang industri telekomunikasi, baik seluler, internet service provider (ISP), sampai dengan layanan konten melalui jaringan internet (over the top/ OTT) yang melayani hampir seluruh masyarakat Indonesia.

“Keberlangsungan bisnis kami sangat bergantung dengan mata rantai layanan telekomunikasi yang ada di atasnya, sehingga efek domino dari penurunan kegiatan ekonomi akan sangat berdampak pada industri jaringan telekomunikasi,” tuturnya.

Sektor terdampak ada dua sektor pasar (market) dalam penyelenggaran jaringan telekomuniasi, yaitu korporasi (corporate) dan ritel (retail). Sektor corporate market sangat menurun kondisinya, terlebih dengan kebijakan untuk bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan hampir semua kantor kosong. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan trafik yang sangat signifikan sekitar 60% dari keadaan normal. Situasi seperti ini mengakibatkan banyaknya pelanggan corporate yang berhenti berlangganan dan juga meminta keringanan biaya bulanan kepada penyelenggara jaringan (operator).

“Sementara itu, praktis, lebih dari 85% dari total penyelenggara di bidang telekomunikasi mempunyai market di sektor corporate,” katanya.

Selain itu, corporate market saat ini banyak terjadi keterlambatan pembayaran kepada operator dikarenakan efek domino dari wabah Covid-19. Kondisi ini sangat memberatkan cash flow operator. Sedangkan untuk pertumbuhan pelanggan baru otomatis hampir tidak ada saat ini.

Jika dilihat dari kebijakan bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, secara kasat mata, diakuinya, ada pertumbuhan signifikan dari trafik layanan dan juga pertumbuhan pelanggan ritel baru. Namun, kondisi itu juga perlu dipahami lebih jauh, mengingat saat terjadi pertumbuhan trafik ritel, operator harus meng-upgrade beberapa layanan, sehingga akan berdampak juga pada biaya produksi.(wn)