Batic 2020
telkomsel halo

SATRIA belum financial closing, Pengamat:Bukti perencanaan tak matang

09:38:26 | 12 Feb 2020
SATRIA belum financial closing, Pengamat:Bukti perencanaan tak matang
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko)- Fakta yang diungkap Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perihal belum adanya financial closing untuk proyek Satelit Indonesia Raya (Satria) membuktikan tak adanya perencanaan yang matang untuk proyek itu sejak diinisiasi.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai seharusnya pendanaan untuk pengadaan satelit SATRIA sudah direncanakan sejak awal, termasuk investasi (belanja modal) satelit, biaya ketersediaan layanan dan pengadaan ground segment.

“Dana yang harus dikeluarkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk SATRIA saya nilai sangat besar dan kemungkinan bisa membebani keuangan negara untuk jangka panjang. Kenapa beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Konsorsium pemenang kok malah Kominfo yang direpotkan. Dengan atau tanpa BAKTI seharusnya Konsorsium yang meluncurkan dan mengadakan satelit,” ujar Heru dalam rilisnya, kemarin.

Menurut Heru, jika pemenang lelang ingin tetap mempertahankan slot orbitnya, seharusnya mereka yang melakukan investasi dan meluncurkan satelit. Bukan malah mengalihkan beban tersebut menjadi kewajiban pemerintah melalui Kominfo.

Heru menganalogikan kejadian ini sama seperti operator selular yang tidak mau membangun namun masih mau mengangkangi frekuensi. Ketika mereka tidak mau membangun dan frekuensi terancam dicabut oleh negara, operator bermanuver agar pemerintah mau melakukan investasi pembangunan BTS.

Heru mengingatkan, logika yang benar adalah konsorsium yang mendapatkan amanah dari negara untuk menggelola slot orbit satelit harus melakukan investasi pengadaan satelit dan peluncurannya karena hal ini telah termasuk ke dalam komitmen mereka ketika mendapatkan slot orbit satelit. Ketika membutuhkan kapasitas satelit untuk melayani daerah Universal Service Obligation (USO), BAKTI dapat menyewa sesuai dengan kebutuhan (pay per use). Konsep tersebut tak akan membebani keuangan negara.

“Seharusnya BAKTI dapat menjalankan skema sewa seperti yang saat ini sudah berjalan dengan baik yaitu dengan skema pay per use. Kalau pemerintah membutuhkan baru dibayar. Sehingga tak ada kewajiban jangka panjang yang mengikat dan memberatkan pemerintah,” terang Heru.

Dikatakannya, jika memang tidak lagi mampu mengadakaan dan meluncurkan satelit, seharusnya pemerintah dapat segera mencabut izin penggelolaan slot satelit dan segera melelang. Bukan malah pemerintah melalui BAKTI membeli seluruh kapasitas satelit yang ada dengan skema penggembalian investasi (availability payment).

“Jangan seperti saat ini, dengan skema penggembalian, investasi menjadi kewajiban BAKTI. Itu sama saja satelit yang dimiliki dibayarin oleh BAKTI. Kenapa kewajiban pengelola slot dialihkan ke BAKTI,” kata Heru.

Lebih lanjut Heru menilai, skema jaminan penggembalian investasi yang dibuat oleh Rudiantara kala menjadi Menkominfo pada saat melakukan tender SATRIA melalui availability payment dinilai juga berpotensi membebani keuangan negara di masa mendatang dan dalam jangka panjang. Ini dikarenakan kontrak dan kewajiban membayar yang harus dilakukan oleh BAKTI kepada pemenang berdurasi 15 tahun.

“Kita tidak tau kan bisnis telekomuniikasi ke depan seperti apa. Namun ada trend bisnis telekomunikasi akan mengalami penurunan. Ini dapat dilihat dari pendapatan dan laba operator telekomunikasi yang terus menurun. Jika ada perusahaan telekomunikasi yang tidak kuat dan tutup, maka itu akan membuat kontribusi dana USO dari operator telekomunikasi berkurang. Tentunya hal ini akan menjadi masalah di pembayaran BAKTI kepada Pemenang tender SATRIA,” terang Heru.

Sebelumnya, dalam keterangan yang disampaikan Menkominfo Johnny G Plate di DPR disebutkan bahwa investasi untuk pengadaan SATRIA yang akan dimiliki oleh BAKTI menelan dana Rp 6,42 triliun.

Sementara untuk biaya ketersediaan layanan pertahunnya, BAKTI harus menggeluarkan dana paling tidak Rp 1,4 triliun. Agar SATRIA dapat beroperasi memberikan layanan telekomunikasi, BAKTI juga harus menggeluarkan biaya pengadaan ground segment yang jumlahnya 150 ribu unit. Satria ini dibangun oleh PT. Satelit Nusantara 3.

Heru menyarankan Menkominfo Johnny G. Plate beserta Kementrian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi pengadaan satelit BAKTI. Evaluasi menyeluruh itu termasuk urgensi pemerintah memiliki satelit sendiri, pendanaan dan utilitasnya.

Dijelaskannya, meninjau ulang kontrak SATRIA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Justru evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan Menteri Johnny tersebut dipastikan dapat membantu menyelamatkan keuangan negara. Tujuannya sangat mulia yaitu untuk memastikan pemanfaatan keuangan negara menjadi efektif, efesien dan tepat sasaran.

Batic 2020
"Jika nantinya Kominfo memutuskan proyek SATRIA dibatalkan, tidak menjadi permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tak ada yang dirugikan dari pembatalan proyek satelit SATRIA," pungkasnya.(tp)

Ikuti terus perkembangan berita ini dalam topik
telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Data Center Service Provider of the year