Penggunaan software ilegal masih tinggi di Indonesia

JAKARTA (IndoTelko) - Tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan masih berada di atas 83% di Indonesia.

Secara keseluruhan, kawasan ASEAN mengalami kemajuan dalam pengurangan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaan. 

Saat ini, Singapura telah berhasil menurunkan jumlah perusahaan yang menggunakan software ilegal di angka 27% dan Malaysia di angka 51%. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Filipina, masih di atas rata-rata penggunaan software tidak berlisensi di kawasan Asia Pasifik, namun ketiga negara tersebut secara aktif menekan tingkat penggunaan software ilegal menuju angka 57%.  

Melihat masih tingginya penggunaan software ilegal, BSA, The Software Alliance menyadari bahwa penyelesaian masalah itu membutuhkan dukungan pemimpin perusahaan (CEO) di Indonesia untuk secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka.

Untuk itu  digelar kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ oleh BSA bertujuan mendorong pemimpin perusahaan melegalisasikan aset software perusahaannya untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Hak Cipta Republik Indonesia sebelum akhir tahun ini.

Kampanye ‘Clean Up to the Countdown’ diharapkan menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia, yang dianggap rentan terhadap penggunaan software ilegal. Sasaran kampanye itu adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknik, arsitektur, media, desain, teknologi informasi (IT), dan perawatan kesehatan. Banyak perusahaan di industri tersebut menggunakan berbagai software tanpa izin resmi.

“Tingkat penggunaan software di kalangan perusahaan saat ini sangat tinggi, di luar kewajaran, dan itu dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional. Penegakan hukum serius oleh pemerintah Indonesia tentu akan sangat membantu. Selain itu, pemimpin perusahaan di Indonesia pun perlu giat memastikan perusahaannya mematuhi peraturan dan memberi pesan bahwa penggunaan software tidak berizin tidak dapat diterima dan dapat menimbulkan risiko serius bagi perusahaan serta pelanggan mereka,” kata Senior Director BSA untuk wilayah Asia Pasifik Tarun Sawney.

Ditambahkannya, perusahaan di Indonesia dapat menghindari akibat negatif dengan mengaudit software-nya secara sukarela dan memastikan bahwa software yang digunakan telah memiliki izin resmi. Untuk itu, dibutuhkan upaya, yang secara langsung melibatkan pemimpin dan pejabat tinggi perusahaan, yang berkepentingan untuk melindungi data pelanggan, aset digital perusahaan, reputasi, dan kesejahteraan keuangan mereka. Itu adalah gagasan di balik kampanye tersebut.

Menurut BSA, pemerintah Indonesia memiliki peluang mengurangi tingkat penggunaan software ilegal secara nasional. Peta jalan yang ditawarkan BSA mencakup upaya bersama dalam menegakkan dan mengedukasi pemimpin perusahaan untuk menghapuskan penggunaan software tidak berizin oleh perusahaannya. BSA mendorong pemerintah Indonesia menetapkan sasaran pengurangan penggunaan software ilegal jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek, sasarannya adalah mengurangi tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan di Indonesia di bawah angka saat ini, 80%, yang sangat berisiko terhadap keamanan data. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu menurunkan tingkat penggunaan software ilegal hingga mendekati rata-rata kawasan, yang saat ini berada di angka 57%. Kedua hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah bertekad bulat dalam menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh,” katanya.

Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sarno Wijaya, menyatakan bahwa kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan software ilegal akan memicu penyebaran malware. Seringkali, malware tersembunyi dan hadir bersamaan dengan software tidak berizin, memanfaatkan kelemahan pada software yang tidak menerima pembaruan secara rutin karena tidak berizin. 

“Kami menghargai prakarsa BSA, yang secara gencar memberikan pendidikan dan mendorong kalangan pengusaha untuk mengesahkan aset software perusahaannya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem siber aman dan bersih sebelum memasuki dasawarsa baru,” ucap Wijaya.(wn)