JK ingatkan regulasi penyiaran harus fleksibel

JAKARTA (IndoTelko) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan regulasi untuk industri penyiaran harus bisa diterapkan secara fleksibel untuk menyikap perubahan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dan tanpa batas.

"Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, tanpa batas, dan tidak dapat dibendung. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus bisa fleksibel dalam menyikapi perubahan yang terjadi," ujar Jusuf Kalla yang akrab disapa JK saat menerima Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis, seperti dikutip dari laman Kominfo (1/11).

"Kami mohon arahan Bapak terhadap regulasi Over The Top atau OTT yang sedang menjadi tren saat ini. Kami tidak dapat mengambil tindakan terhadap penayangan di internet yang kontennya tidak sesuai aturan, seperti hoax, black campaign, atau misalnya penayangan korban bencana yang terlalu vulgar. Selain itu, kami berharap regulasi dapat mendukung siaran nasional agar tidak kalah saing dengan siaran luar negeri yang sudah lebih mudah diakses masyarakat termasuk di daerah perbatasan,” papar Yuliandre.

Menurut Yuliandre, selama ini KPI berkiblat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena OTT belum diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun revisi UU tentang Penyiaran telah masuk tahun kedelapan pembahasan namun belum menghasilkan keputusan.

“Tindak lanjut cepat bisa melalui Peraturan Pemerintah. Sambil menunggu, KPI dapat terus mengawasi penyiaran di Indonesia. Khususnya dalam masa penanganan korban bencana pesawat ataupun korban gempa, juga masa pilpres dalam waktu dekat ini. Khusus tentang pilpres, RRI telah mendapat tambahan anggaran untuk melakukan sosialisasi sampai ke berbagai daerah termasuk daerah perbatasan,” kata Wapres menaggapi laporan terkait pembahasan UU Penyiaran.(ak)