Telkom Bidik 6 Pelabuhan Disulap menjadi Broadband Port

Suasana peluncuran Broadband Port (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) membidik enam pelabuhan disulap menjadi broadband port guna mendukung poros maritim yang tengah dibangun Presiden Joko Widodo.

“Broadband Port adalah penyediaan akses pita lebar yang bukan saja kuat tapi dapat diandalkan komunitas di pelabuhan. Infrastruktur broadband ini keniscayaan agar content apps dan commerce transaction terwujud mendukung poros maritim,” ungkap Direktur Enterprise and Services Business Telkom Muhammad Awaluddin kepada IndoTelko, kemarin.

Diungkapkannya, enam pelabuhan yang akan disulap menjadi broadband port adalah Belawan, (Batam), Tanjung Priok, Tanjung Perak,  Makassar, dan Sorong. “Investasi awal untuk enam pelabuhan ini di angka Rp 3 miliar,” katanya.

Dalam membangun broadband port yang disiapkan adalah infrastruktur dasar  seperti  broadband connectivity berbasis serat optic, seluler, access point wifi. Agar Broadband Port maksimal, Telkom menggandeng pemilik kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).

Selain membangun jaringan, Telkom  melalui anak perusahaannya Indonesia Logistics Community Service (ILCS) bekerjasama dengan Kemenhub mengimplementasikan platform untuk layanan kapal di Tanjung Priok yang disebut dengan Inaportnet.

Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi pertukaran data dan informasi layanan ke pelabuhanan  secara cepat,  aman, netral dan mudah yang terintegrasi dengan  instansi pemerintah terkait, badan usaha pelabuhan, dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas logistik Indonesia.

Inaportnet ini digunakan oleh Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, Instansi Pemerintahan Lainnya, Shipping Lines dan Agents, Terminal Operators, Freight Forwarders, Customs Brokers (PPJK), Container Freight Station (CFS), Inland Trucker, dan Importers/Exporters.

“Inaportnet ini  tujuannya agar terjadi paperless, single submission, dan terintegrasi antar pemangku kepentingan. Pengalaman setahun ini telah menunjukan tanda-tanda bahwa transaksi elektronik itu, susah atau mudah, tetapi menjadi keharusan kalau Indonesia ingin bersaing di pasar global,” tegasnya.(id)