Ini Rencana Pembangunan Infrastruktur Broadband Indonesia

Ilustrasi (Dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Indonesia akhrinya memiliki rencana pengembangan infrastruktur pitalebar (broadband) untuk lima tahun mendatang (2014-2019) guna mewujudkan masyarakat digital di masa depan.

Penyusunan dokumen itu sesuai dengan instruksi International Telecommunication Union (ITU) yang mensyaratkan tersusunnya National Broadband Plan pada 2015.

Dalam dokumen yang dilabeli Indonesia Broadband Plan (IBP) itu diperkirakan membutuhkan anggaran Rp278 triliun guna mewujudkan infrastruktur yang kuat lima tahun mendatang.

Terdapat lima program unggulan yang diusung dengan anggaran yang dibutuhkan. Pertama, pembangunan serat optik Palapa Ring yang akan menelan dana Rp 14,5 triliun.

Kedua, pembangunan infrastruktur pipa bersama (ducting) senilai Rp 0,08 triliun. Ketiga, konektivitas nirkabel untuk pedesaan (Rp 0,05 triliun), keempat, jaringan dan pusat data pemerintahan terpadu (Rp 0,31 triliun).

Keempat, reformasi kebijakan pelayanan universal sebesar (Rp 0,04 triliun). Kelima, pengembangan SDM dan industri TIK (Rp 135 triliun).

Sedangkan sektor lain yang masih berhubungan dengan broadband akan digenjot adalah e-pengadaan (Rp 87 triliun), e-pemerintah (Rp 35,5 triliun), e-kesehatan (Rp 4 triliun), e-logistik (Rp 0,37 triliun), dan e-pendidikan (Rp 0,34 triliun).

Kasubdit Pos, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Mira Tayyiba mengatakan kebutuhan dana tersebut tidak hanya akan dipenuhi lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga mengandalkan kontribusi perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

APBN yang akan digunakan berasal dari lintas Kementerian seperti Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenkominfo, Kemenperin, dan Kemendikbud.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna menambahkan dokumen IBP akan segera disahkan melalui Peraturan Presiden dan menjadi acuan pengembangan infrastruktur broadband di negeri ini.

“Kita harapkan ada peningkatan kecepatan akses untuk Fixed Broadband menjadi 2 Mbps dan mobile broadband 1 Mbps,” katanya.

Bikin Nyaman
Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel), Setyanto P. Santosa mengharapkan pemerintah bisa membuat nyaman investor kala berinvestasi setelah keluarnya IBP.

"Operator harus dibuat nyaman untuk investasi. Aturan harus jelas. Pemerintah juga tak usah mengatur teknologi untuk memerintah siapa pakai gadget apa. Bebaskan saja.Anda punya pertimbangan dan punya budget sendiri untuk pakai perangkat apa, itu namanya teknologi netral," paparnya.

Disarankannya, dalam memilih area untuk membangun broadband harus sesuai dengan kebutuhan.“Wilayah penyangga kota-kota besar harus menjadi prioritas karena sekarang banyak yang tinggal disana,” jelasnya.(ak)