Nadiem, Netflix, dan wajah kedaulatan digital

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kala meresmikan kerjasama dengan Netflix

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjadi topik pembicaraan yang lumayan hangat jelang akhir pekan lalu di dunia maya.

Semua tak bisa dilepaskan dari aksi Pria yang akrab disapa Mas Nadiem itu bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakni menggandeng Netflix, pada Kamis (9/1).

“Kami apresiasi Netflix yang memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perfilman Indonesia. Kemitraan ini kita lakukan sebagai upaya mendukung dan menginternasionalkan produksi film anak bangsa,” terang Mas Nadiem kala meresmikan kerjasama dengan platform video streaming asal Paman Sam itu.

Menurut Mendikbud, film dapat menjadi kanal distribusi talenta dan budaya Indonesia secara cepat dan masif. Misi diplomasi kebudayaan selaras dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang dicanangkan Presiden. "Film merupakan simbol yang mudah terlihat, dan menunjukkan kualitas SDM kita," ungkapnya.

Dijelaskannya, peningkatan kapasitas menjadi fokus utama kemitraan yang dibangun Kemendikbud dengan Netflix. "Untuk mendorong pertumbuhan industri film, Indonesia membutuhkan pool of talent dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam memproduksi film dengan konten berkualitas tinggi untuk memikat penonton, dan mempromosikan budaya kita kepada dunia melalui karyanya," ungkap Nadiem.

Kemitraan keduanya akan berfokus pada pengembangan kemampuan yang meliputi penulisan kreatif (creative writing), pelatihan pasca-produksi, serta lomba film pendek. Selain itu, akan ada juga pelatihan di bidang keamanan online (online safety), serta tata kelola untuk menghadapi pertumbuhan industri kreatif yang dinamis.

Netflix kabarnya memiliki komitmen senilai US$1 juta untuk mewujudkan rencana yang ada di kemitraan tersebut.

Netflix rencananya ingin mengundang insan film Indonesia untuk mengikuti program “Script to Screen” di Hollywood. Dalam program tersebut para peserta akan berinteraksi dengan tim kreatif Netflix serta anggota komunitas kreatif global lainnya.

Selanjutnya, Netflix juga akan membawa beberapa ahli dan mitra lainnya untuk memberikan workshop mengenai pengembangan cerita dan penulisan skenario, sekaligus pelatihan pasca-produksi di Jakarta.

Sebagai tahap akhir, Netflix dan Kemendikbud akan menyelenggarakan kompetisi film pendek, para pemenang kompetisi ini akan memperoleh dana untuk memproduksi film mereka. Netflix akan menyediakan hadiah uang tunai, yang bisa digunakan untuk produksi serta pengembangan hingga beberapa cerita.

Kontroversi
Langkah Mas Nadiem ini sontak membuat bingung pemain Over The Top (OTT) lokal, operator telekomunikasi, pejabat publik hingga pengamat.

Nadiem menggandeng Netflix ditengah ramainya pemberitaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta platform asing itu mematuhi aturan perpajakan di Indonesia.

Permintaan dari Wapres pun tengah digarap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI). Dukungan terhadap SMI juga diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama. Berbeda dengan Nadiem, kedua menteri ini menahan diri memberikan "Karpet Merah" bagi Netflix.

Sontak saja aksi Nadiem bagi sebagian kalangan seperti menafikan keinginan dari Wapres atau rekan menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju hingga tanpa sadar membuat wibawa Indonesia turun di mata pemain digital asing.

Bagi banyak kalangan, komitmen atau investasi yang dijanjikan Netflix ke Kemendikbud tak lepas dari "Gimmick Marketing" guna melepaskan diri dari sejumlah kewajiban jika aturan ditegakkan oleh pejabat di Indonesia.

Bagaimana tidak, sejak Netflix masuk ke Indonesia pada 2016 lalu, belum ada aturan di Indonesia yang dipenuhinya.

Pertama, soal status badan hukum di Indonesia. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik No. 80/2019 yang baru, pemain seperti Netflix harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia.

Hingga sekarang kabarnya Netflix baru sebatas membuka kantor di Singapura, bahkan operator telekomunikasi di Indonesia melakukan pertemuan dengan petinggi Netflix harus terbang ke negeri singa itu.

Harap diingat, Netflix ini adalah pemain asing dan transaksi banyak dilakukan dengan kartu kredit. Bisa dipastikan negara tak menikmati keuntungan dari kehadiran Netflix karena tak berbadan hukum Indonesia dimana minimal tak dapat dipungut Pajak penghasilan. Pajak transaksi konten pun diperkirakan lari keluar negeri.

Hal lain yang menjadi perhatian terhadap kehadiran Netflix adalah perihal kurasi dan sensor terhadap konten, terutama yang bertentangan dengan kebudayaan bangsa seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Netflix dikabarkan tak mau melakukan take down konten dalam 1 x 24 jam jika ada masyarakat yang komplain terhadap koleksi kontennya. Hal ini berbeda dengan pemain asing lainnya yang sudah bekerjasama dengan operator lokal seperti HOOQ, iFlix, HBO, dan Fox, dimana mampu menyanggupi policy take down konten jika diminta oleh mitranya.

Sangat disayangkan, di tengah upaya dari rekan sejawatnya berupaya menegakkan kedaulatan bangsa di era digital, kenapa Mas Nadiem malah menjadi semacam "duta" bagi kehadiran Netflix di Indonesia?

Jika begini wajar kita bertanya, Mas Nadiem ingin Netflix membangun ekonomi digital Indonesia atau sekadar "membangun" di Indonesia?

@IndoTelko