BAKTI diingatkan soal pengelolaan anggaran

ilustrasi

JAKARTA (IndoTelko) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) diingatkan soal pengelolaan anggaran dan memiliki perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia. 

“Dalam berbagai kesempatan, Komisi I DPR RI mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya belum lama ini. 

Sebelumnya, BAKTI Kominfo dikabarkan tidak memiliki cukup dana untuk membangun jaringan backhaul dan akses pasca menyelesaikan backbone Palapa Ring. Di sisi lain, BAKTI tidak dimungkinkan meminta tambahan iuran ke operator yang kabarnya saat ini juga tertekan. Anggaran BAKTI dikabarkan hanya cukup untuk membayar beban rutin yang ada.

Dana BAKTI berasal dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi. Padahal BAKTI memiliki sejumlah program antara lain: Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya namun belum terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet dan penyiapan satelit Multi Fungsi bernama SATRIA.

Menurut Riefky, dalam berbagai kesempatan RDP Komisi I DPR RI dengan BAKTI, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi I DPR RI terhadap mitra kerjanya, telah dijelaskan bagaimana sumber pembiayaan BAKTI dan pola kerjasama yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur TIK. Perlu dicermati bersama agar pembiayaan program BAKTI jangan sampai nantinya malah membebani APBN.

“Kontribusi USO Indonesia ditempatkan sebagai driver pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-feasible mengingat hanya 0,02% dari PDB Nasional,” katanya.

Sejauh ini, Komisi I DPR RI secara berkala telah melakukan RDP dengan BAKTI untuk mengawasi kinerja BAKTI dan akan mengevaluasi program BAKTI secara berkala, khususnya yang membutuhkan anggaran besar seperti SATRIA.

”Bila nantinya ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kami akan mengklarifikasi hal tersebut dalam forum rapat di Komisi I DPR RI,” pungkasnya.(ak)