Cara Kominfo cetak SDM andal di bidang cloud

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar

JAKARTA (IndoTelko) -  Dalam era revolusi industri 4.0, penyelenggaraan konsep e-government semakin gencar diterapkan dalam sistem pemerintahan. Untuk itu, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa beradaptasi dengan cepat agar pengelolaan konsep e-government berjalan baik.

“Instansi tempat kita bekerja mungkin menyimpan banyak data-data atau informasi yang sifatnya sensitif sehingga pengelola Cloud kami harapkan berasal dari kalangan ASN sendiri bukan pihak ketiga, sehingga resiko kebocoran informasi dapat diminimalisir,” ujar Kepala Pusat Pengembangan dan Sertifikasi, Hedi M. Idris dalam laporannya saat acara pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Bidang Cloud Computing bagi ASN, di Serpong, belum lama ini.

Dalam arahannya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo Basuki Yusuf Iskandar mengatakan bahwa pengelolaan data yang beragam ini harus dilakukan sendiri, bukan melalui pihak ketiga. 

“Menjadi ironis, kalau nanti Cloud Computing milik Negara sudah ada tapi yang mengelola pihak ketiga. Karena itu dengan Bimtek ini bisa menjadi bekal Anda sekalian bisa mengelola Cloud Computing di instansinya masing masing,” kata Basuki. 

Selain itu, alasan dari penggunaan teknologi komputasi awan ini juga bisa menghemat biaya infrastruktur teknologi yang mungkin selama ini masih menjadi beban anggaran setiap instansi pemerintahan yang cukup tinggi. 

“Cloud Computing ini merupakan salah satu bisnis yang paling laku diadopsi di era Revolusi Industri 4.0 ini, dan bagi Indonesia yang kondisi geografisnya banyak memakan biaya infrastruktur fisik, dengan teknologi ini biaya infrastruktur fisiknya bisa ditekan,” tambah Basuki.

Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sertifikasi Bidang Cloud Computing Bagi ASN diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Sertifikasi Balitbang SDM Kominfo selama 4 hari (26 s.d 29 November 2019) dan diikuti sebanyak 70 orang peserta dari instansi Kementerian, Lembaga Pemerintahan Pusat, Kantor Dinas dan Lembaga Pemerintahan Daerah. 

Selama 3 hari pelatihan, peserta akan dibimbing oleh tim instruktur dari Universitas Gunadarma. Setelah itu selama 1 hari, seluruh peserta akan mengikuti uji sertifikasi SKKNI yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Informatika. 

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun teknologi cloud untuk mendukung layanan publik pada 2022.(ak)