Proyek HTS pikat operator satelit asing

Infografis tender satelit multifungsi

JAKARTA (IndoTelko) - Lelang penyediaan layanan High Throughput Satellite (HTS) atau satelit multifungsi yang  digelar pada tahun 2018 mulai menarik peminat operator asing.

Salah satunya SES Networks yang dikenal selama ini sebagai pemilik layanan satelit HTS dan kebetulan memiliki footprint melayani Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

VP SES Networks untuk Asia Pasifik Imran Malik mengaku SES tertarik untuk berpartisipasi dalam program HTS yang digelar pemerintah Indonesia dengan memperkuat salah satu konsorsium dari mitra lokal Indonesia yang akan ikut dalam tender.

"Kami secara aktif mengeksplorasi diskusi, dan pasti jika kami dapat memberikan beberapa nilai dalam diskusi untuk satelit multi-fungsi, maka pasti ada minat dalam melakukan itu dari perspektif SES," katanya seperti dikutip dari Spacenews.com (10/7).

Sayangnya, Imran enggan menyebutkan calon mitra yang akan digunakan SES dalam program ini.

Sebelumnya, Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif memastikan akan menggelar tender layanan HTS pada 2018 ini. (Baca: Tender satelit HTS)

"Penyediaan satelit multi fungsi salah satu program andalan BAKTI. Kita melihat satelit multi fungsi ini dibutuhkan karena masih ada ratusan ribu lokasi yang memang harus diakses dengan satelit karena cost per bandwitdh lebih murah," ungkapnya.

Asal tahu saja, Indonesia adalah salah satu pasar paling dinamis di dunia untuk komunikasi satelit.

Sebagai negara kepulauan terbesar di planet ini, geografi adalah tantangan untuk bergantung pada serat, menara seluler, dan infrastruktur terestrial lainnya untuk menghubungkan populasi Indonesia dengan 260 juta yang tersebar di sekitar 17.000 pulau.

Tantangan yang sama telah menarik minat banyak operator satelit. Saat ini diperkirakan ada 44 satelit asing menyediakan layanan komunikasi di seluruh Indonesia.

CEO Pasifik Satelit Nusantara Adi Rahman Adiwoso menilai skema yang ditawarkan untuk layanan HTS sangat ideal  dimana sektor swasta untuk pengadaan satelit, dan kemudian pemerintah akan mengambil keseluruhan kapasitasnya selama 15 tahun.

"Belanja modal akan ditanggung oleh sektor swasta dan pendapatan akan dihasilkan dari kontrak pemerintah," katanya.(id)