Cloud Bisa Dukung e-government di Indonesia

Tony Seno Hartono (dok)

JAKARTA (IndoTelko)  - Komputasi awan (cloud computing) dapat menjadi solusi tepat bagi pemerintah untuk mendukung pengimplementasian e-government di Indonesia.

Praktisi Teknologi Informasi Michael Sunggiardi mengatakan untuk bisa memaksimalkan fungsi cloud dalam mendukung e-government, masih banyak tantangan dari segi infrastruktur yang perlu diatasi supaya pemerintahan berbasis digital menjadi nyata.

“Dalam penyusunan Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, pemerintah membuat perencanaan program unggulan melalui consolidated data center, dimana seluruh sektor pemerintahan dapat berbagi data dalam satu tempat. Sayangnya, hal ini belum terlaksana sepenuhnya, sehingga pengimplementasian e-government di Indonesia bisa dikatakan masih jalan di tempat,” katanya, kemarin.

Padahal,  melalui komputasi awan, pemerintah dapat membangun pusat data yang terkonsolidasi antar instansi terkait. Hal ini dimungkinkan karena komputasi awan memiliki kemampuan untuk menyimpan data yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.

Selain itu, komputasi awan juga memungkinkan pengguna untuk mengubah konten data yang tersimpan di dalam komputasi awan secara langsung. Perubahan yang dilakukan dapat segera diketahui serta diakses oleh pengguna lain yang memiliki akses ke data tersebut, tanpa perlu saling mengirimkan data baru.

Lebih dari dua dekade Pemerintah Indonesia menyiapkan komponen-komponen yang dapat mendukung terciptanya sistem e-government. Mulai dari membenahi regulasi, menyusun rencana pitalebar Indonesia, menguatkan konektivitas nasional, hingga proyek pembangunan jaringan fiber optik di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia yang dinamakan Proyek Palapa Ring. 

Namun, usaha pemerintah tersebut masih belum terlalu membuahkan hasil. Berdasarkan survei yang dilakukan PBB berjudul ‘E-Government Survey’ 2014, Indonesia berada di peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal pengimplementasian e-government.

National Technology Officer, Microsoft Indonesia Tony Seno Hartono mengatakan data-data yang tersimpan dalam komputasi awan dapat selalu diperbarui dengan informasi terkini, sehingga dapat membantu pemerintah untuk memiliki data yang up-to-date dengan perkembangan yang ada.

“Setidaknya ada tiga keuntungan dalam menggunakan Cloud, yakni bisa diakses dimana saja, memiliki fleksibilitas, serta bisa diukur penggunaan storage nya terkait dengan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk penyimpanan data,”katanya.

Komputasi awan juga dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan proses analisis; seperti pemetaan demografis masyarakat, ekonomi dan sosial, dan lain sebagainya. Memahami data-data ini akan mempermudah pemerintah untuk menetapkan kebijakan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada.

Data yang disimpan ke dalam komputasi awan terjamin keamanannya karena berbagai peraturan serta standar praktek keamanan informasi seperti ISO 27001 turut mengelola sistem keamanan komputasi awan. Microsoft sendiri berinvestasi besar untuk menjamin keamanan Microsoft Azure. Sebagai hasilnya, Microsoft Azure sukses menjadi penyedia layanan komputasi awan pertama yang diakui oleh otoritas perlindungan data Uni Eropa karena komitmennya terhadap undang-undang privasi yang ketat di Uni Eropa.

Terkait dengan keberadaan data, teknologi komputasi awan hibrid (hybrid cloud) memungkinkan penggunanya untuk memisahkan data yang perlu berada di data center milik sendiri dengan data yang dapat berada di data center milik penyedia jasa komputasi awan, baik di dalam maupun luar negeri.

Teknologi komputasi awan juga mampu memanfaatkan berbagai infrastruktur content delivery untuk mempercepat akses layanannya, sehingga layanan komputasi awan sama cepatnya dengan layanan non-komputasi awan.

Salah satu program e-government yang dapat terbantu oleh komputasi awan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Hingga saat ini, program E-KTP masih banyak mendapat kritik karena implementasi yang belum maksimal dan banyaknya kesalahan data. Selain itu, utilisasi dari E-KTP pun dinilai belum maksimal bagi masyarakat. Melalui bantuan teknologi komputasi awan, data kependudukan dalam E-KTP dapat disimpan dengan akurat, sehingga pemerintah dapat mengelola dan mengaksesnya dengan lebih mudah.

Komputasi awan juga ideal dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi yang perlu diakses jutaan orang dalam waktu bersamaan karena komputasi awan memiliki sifat elastis dan dapat menyesuaikan beban pekerjaan yang ada. Sebagai contoh adalah aplikasi pilkada, pemilu, ujian nasional, dan pelaporan pajak.

“Pada akhirnya, data yang terkonsolidasi menggunakan teknologi komputasi awan memungkinkan Indonesia memiliki pemerintahan berbasis digital. Beragam kebijakan serta bantuan pemerintah pun dapat ditujukan ke sasaran yang tepat,” tutup Tony.(id)