Tiga Bank Besar Inisiasi Penerapan Single EDC

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Tiga bank besar di Indonesia,  Bank Mandiri, BNI, dan BRI menyepakati penggunaan mesin perekam data tunggal (electronic data captured/EDC Link) secara bersama-sama sebagai alat transaksi nasabah ketiga bank tersebut.

Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi bagi industri perbankan dan sekaligus mendukung gerakan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) atau Less Cash Society (LCS) yang dicanangkan Bank Indonesia (BI).

Direktur Mikro dan Retail Bank Mandiri, Hery Gunardi, mengatakan pihaknya memperkirakan dengan adanya kerja sama atau sharing alat EDC Link, mitra bisnis berpotensi menerima transaksi nontunai dari seluruh nasabah ke tiga bank yang berjumlah 50 juta nasabah.

Diperkirakan, pangsa pasar dan infrastruktur EDC tiga Bank BUMN ini mencapai 50% dari total transaksi yang diterima mitra bisnis bank.

Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga 2013, jumlah EDC ketiga ini berkontribusi 48% terhadap pangsa pasar acquiring bussines di perbankan nasional. Penggunaan EDC secara bersama ini dapat melayani transkasi kartu debit/kredit/prepaid maupun media pembayaran lainnya.

“Sinergi ini akan berdampak positif untuk mencapai efisiensi di industri sekaligus dukungan untuk pembayaran nontunai,” kata Direktur Konsumer BRI, Agus Toni Soetirto.

Direktur Konsumer dan Retail BNI, Darmadi Sutanto, mengatakan selain memicu bisnis BNI dalam segmen perbankan elektronik, EDC dapat meningkatkan kepercayaan melalui produk, layanan, jaringan cabang, dan akses elektronik dalam jangka panjang.

“EDC Link merupakan sebuah wujud nyata dari sinergi bank-bank BUMN. Sinergi ini akan membawa pelayanan kepada nasabah menjadi semakin mudah, cepat, nyaman, dan andal,” ujarnya.

Dari total EDC yang terpasang sejumlah 614.000 unit secara nasional, BNI memiliki 64.000 unit EDC, BRI mengerahkan 35.000 unit, dan Bank Mandiri memunyai 210.000 unit EDC.

Untuk pembayaran menggunakan EDC ini, Bank Mandiri memiliki jumlah penyebaran 14 juta kartu debit dan kredit, BNI memiliki 12 juta kartu, dan BRI 19 juta kartu.

Sedangkan untuk uang elektronik atau e-money, hingga Juli 2014 Bank Mandiri memiliki 4 juta atau tumbuh 30% dibandingkan Juli tahun lalu. Kartu tersebut terdiri dari 1,6 juta e-Toll Card, 1,8 juta Indomaret Card, 85.000 GazCard dan 400.000 e-money.

Frekuensi transaksi uang elektronik Mandiri mencapai 73 juta dari Januari-Juli 2014, atau tumbuh 12% dibandingkan posisi 65 juta per dari Januari-Juli 2013. Sedangkan nominal transaksi mencapai Rp 750 miliar dari Januari- Juli 2014 atau tumbuh 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di dalam uang elektronik yang beredar itu, ada dana yang mengendap senilai Rp 170 miliar, naik 26% dibandingkan tahun lalu.

Sedangkan BNI memiliki BNI TapCash dimana pada periode Januari 2014 – Mei 2014 mencapai 124.338 transaksi, dengan jumlah kartu yang mencapai 83.677.

Adapun untuk BNI Prepaid jumlah transaksinya mencapai 23.372 transaksi pada periode yang sama, dengan jumlah kartu sebanyak 102.545 kartu. Saat ini, BNI tengah menyeragamkan kartu e-money yang diterbitkannya menjadi BNI TapCash. BNI TapCash ini memiliki jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal transaksi pertama.

Potensi e-money
Sebelumnya, BI memang mendorong agar transaksi non tunai menjadi massal dengan e-money. Misalnya dengan mendorong implementasi transaksi pembayaran menggunakan nontunai pada sistem moda transportasi mulai dari  Transjakarta,  Commuter Line, hingga jalan Toll.

Pasalnya,  di belahan negara lain, penggunaan uang elektronik terbesar berasal dari transportasi. Sedangkan transaksi nontunai dari debit dan kredit terbesar berasal dari sektor ritel, seperti mal dan merchant.

BI  menargetkan transaksi menggunakan e-money sebesar 1,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  Adapun, nilai PDB Indonesia sekitar Rp 8.241,86 triliun atau sekitar US$ 800 miliar–US$ 900 miliar.

Berdasarkan data Bank Indonesia, potensi pengembangan uang elektronik pada sektor transportasi di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 23,4 triliun per tahun dengan asumsi ada transaksi sekitar Rp 2 triliun setiap bulan.

Rinciannya,  terdiri dari transaksi uang elektronik pada Commuter Line sebesar Rp 1,4 triliun per tahun dengan jumlah 400.000 penumpang saban hari. Kemudian, dari moda transportasi TransJakarta sebesar Rp 680 miliar per tahun, yang berasal dari 320.000 penumpang saban hari.

Selain itu, data BI juga menghitung potensi uang elektronik dari jasa transportasi taksi berkisar Rp 2 triliun per tahun. Jumlah tersebut disumbangkan dari 186.000 penumpang setiap hari.

Sedangkan potensi transaksi uang elektronik dari jalan tol angkanya mencapai Rp 4,3 triliun per tahun dan dari bisnis parkir Rp 416 miliar tiap tahun. Potensi penggunaan uang elektronik bisa juga bersumber dari pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang  mencapai Rp 14,6 triliun per tahun dengan asumsi pengisian 1,4 liter BBM per kendaran tiap hari.

Saat ini sudah ada 18 penerbit uang elektronik yang mendapatkan izin dari BI. Penerbit terdiri atas 8  bank umum, 1 BPD, dan 8 lembaga selain bank (LSB).

Bank umum yang menjadi penerbit adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Nationalnobu.

Sedangkan BPD yang memiliki uang elektronik adalah Bank DKI Jakarta. Sementara itu, delapan LSB yang menjadi penerbit adalah PT Indosat, PT Skye Sab Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata, PT Finnet Indonesia, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Nusa Satu IntiArtha, dan PT Witami Tunai Mandiri.

Tingginya minat bank dan non bank menjadi penyelenggara karena potensi biaya atau komisi (fee) dalam layanan uang elektronik. Jenis biaya yang dikenakan hanya untuk biaya penggantian media uang elektronik, biaya top up melalui pihak lain atau ATM/EDC, biaya tarik tunai melalui pihak lain atau ATM/EDC, serta biaya uang elektronik yang tidak aktif (dormant).(ak)