El Nino 2027 mengancam, bank disorot soal dana sawit dan tambang

JAKARTA (IndoTelko) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia bersama kelompok lingkungan internasional mendesak industri perbankan memperketat kebijakan pembiayaan terhadap sektor yang berpotensi memperparah deforestasi dan kebakaran hutan.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka kepada 190 lembaga keuangan global, termasuk sejumlah bank besar di Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Indonesia Eximbank, Panin Bank, dan Bank Danamon Indonesia.

Langkah ini dilakukan di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2027. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Data Nusantara Atlas mencatat hingga Juni 2026, luas area terbakar di Indonesia telah mencapai 103.144 hektare. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, dengan jumlah titik panas mencapai 14.933 titik hingga 27 Juli 2026.

Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, mengatakan El Nino memang merupakan fenomena alam, tetapi dampak kebakaran hutan sangat dipengaruhi oleh tata kelola lingkungan dan keputusan pembiayaan.

“Dampak El Nino dapat diminimalkan apabila sektor keuangan berhenti mendukung model bisnis yang merusak hutan dan gambut,” ujarnya.

Menurutnya, lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam mencegah krisis lingkungan melalui penerapan uji tuntas terhadap seluruh portofolio pembiayaan, terutama pada sektor berisiko seperti kelapa sawit, pulp dan kertas, pertambangan, serta energi berbasis batu bara.

Berdasarkan data Forests & Finance, sepanjang 2016 hingga 2025 lembaga keuangan global menyalurkan sekitar US$429 miliar kepada sektor-sektor yang menjadi pendorong utama deforestasi. Sementara itu, pembiayaan bank terhadap operasi pertambangan di Indonesia pada periode 2016 hingga 2024 mencapai US$32 miliar.

Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti masih lemahnya penerapan kebijakan keberlanjutan di sektor perbankan. Laporan Koalisi ResponsiBank Indonesia menunjukkan rata-rata skor kebijakan kehutanan bank hanya mencapai 2 dari skala 10 pada 2024.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menilai komitmen keberlanjutan bank tidak boleh hanya berhenti pada dokumen kebijakan.

“Tidak cukup hanya menyatakan tidak mendanai perusak gambut, tetapi juga harus menghentikan pembiayaan terhadap aktivitas yang memperbesar risiko kerusakan lingkungan,” katanya.

Selain itu, Pantau Gambut mencatat sekitar 3 juta hektare lahan gambut terbakar sepanjang 2015 hingga 2024. Organisasi tersebut menilai pengeringan dan konversi lahan gambut menjadi faktor yang memperbesar dampak kebakaran saat terjadi musim kering ekstrem.

Koalisi masyarakat sipil meminta lembaga keuangan memperkuat kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), menghentikan pendanaan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, serta memastikan adanya pemulihan sebelum dukungan pembiayaan kembali diberikan.

Menurut mereka, sektor keuangan tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dibiayainya. (mas)