KKP digitalisasi layanan quality assurance

JAKARTA (IndoTelko) -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) telah menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital.

Adapun 5 program prioritas KK yang dimaksud adalah, pertama adalah perluasan Wilayah Konservasi Laut dengan target 30% dari luas laut NKRI. Kedua, penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona.

Ketiga, pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman. Keempat, pengelolaan Sampah Laut. Kelima, pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil.

"Karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggono menyebut Karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.

Sementara Kepala BKIPM, Pamuji Lestari memastikan jajarannya telah menyiapkan Sistem Informasi Quality Assurance (SIQA) sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap keberhasilan program prioritas dan target-target yang relevan dengan tugas dan fungsi BKIPM.

Dia pun mengajak seluruh jajarannya untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap tantangan lingkungan strategis yang dinamis di era perdagangan global. Transformasi layanan berbasis digital menjadi kunci pelayanan publik," ujar Tari.

Dia pun mengapresiasi Sistem Informasi Terintegrasi Karantina Ikan Online (Sisterkaroline) yang telah diakui sebagai platform dan sarana pertukaran data elektronik yang sangat mendukung berjalannya fungsi layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

Tak hanya itu, Tari mengimbau para pegawai BKIPM untuk menjaga keberlanjutan join program dengan Indonesian National Single Window (INSW), serta join inspection melalui Singel SubMission (SSm) dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Terlebih peran vital BKIPM  telah berkontribusi nyata terhadap penataan eksosistem logistik nasional yang memiliki dampak menekan dwelling time, serta efisiensi waktu dan biaya logistik. "Dimasa mendatang akan diberlakukan pembayaran PNBP secara terintegrasi melalui single payment," tuturnya.(wn)